IMPLEMENTASI PERDA NOMOR. 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSIJASA USAHA PELAYANAN PELABUHAN SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN KEPULUAN MERANTI

Penelitian ini dilakukan pada kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepuluan Meranti. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimanakah Implementasi Perda No. 13 tahun 2012 dalam meningkatkan Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Pelabuhan sebagai Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kepuluan Meranti. Untuk mengetahui implementasi Perda tersebut, ada 3 (tiga) indikator yang menjadi ukuran yaitu: penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, tata cara pemungutan dan wilayah pemungutan, pemeriksaan dan sanksi administrative. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif. Yaitu data yang terkumpul diolah dan dianalisis dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Dan ditabulasi sesuai dengan susunan sajian data yang dibutuhkan untuk menjawab masing-masing masalah, lalu memberikan interprestasi terhadap hasil yang relevan, kemudian ditarik kesimpulan dan saran. Populasi dan sampel dalam penelitian ini terdiri dari: 1 orang Kepala Dinas, 1 orang ketua pengelola pelabuhan, 2 orang bidang perhubungan laut, (Pengawas pelabuhan di lapangan), yang penulis jadikan sebagai key informan. Selanjutnya sampel dari Pihak Pemilik Kapal 5 orang dan pengguna jasa pelabuhan/masyarakat sebanyak 100 orang yang kemudian dijadikan sampel dengan menggunakan Teknik Insidental Sampling. Berdasarkan hasil angket penelitian Implementasi Perda No. 13 tahun 2012 sebagai Upaya meningkatkan PAD di Kabupaten Kepuluan Meranti masih dalam kategori Tidak Sesuai. dan diperkuat dari hasil observasi dan wawancara peneliti yang mana masih terdapat banyak petugas yang minta uang lebih, tidak memberikan karcis dan masih lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM). Kata Kunci :Implementasi, Kebijakan, Struktur, Wilayah, Pemeriksaan dan Sanksi Administratif