MEKANISME PENGALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DARI PEMERINTAH PUSAT KE PEMERINTAH DAERAH (STUDI DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah yang mana didalamnya terdapat ketentuan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan, Pemerintah Pusat mengalihkan kewenangan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunansektor Perdesaan dan Perkotaan kepada Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harusmempersiapkan segala keperluan agar proses pengalihan ini berjalan dengan lancar. Tujuan penelitian iniadalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis (1) rencana pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam persiapanpengambilalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan, (2) faktor-faktor yangmempengaruhi persiapan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan SektorPerkotaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalahinterview dengan kepala seksi pengkajian dan pendapatan Dinas Pendapatan Kabupaten Bengkalis. Hasil Penelitian: (1)Pemerintah Kabupaten Bengkalis berencana untuk mempersiapkan Sarana dan Prasarana yang meliputipenyediaan ruang pelayanan, ruang server dan pengolahan data, pengadaan perlengkapan gedung kantor,pengadaan software dan hardware komputer, pengadaan barang cetakan; membentuk UPT PelayanananPajak Daerah; mempersiapkan personel dibidang IT, pelayanan pajak daerah, administrasi pajak daerah;membentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait Pajak Bumi dan Bangunan; menyiapkan SOP, menjalin kerjasama dengan KPP Pratama dan Bank Riau, membuka rekening PBB P2 di Bank Riau. (2)Faktor pendukung dari proses perencanaan Pemerintah Kabupaten Bengkalis adalah: tersedianya dana ataupembiayaan, partisipasi SKPD terkait, serta partisipasi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Bank Riau. Sementara faktor penghambat adalah tidak adanya dokumen rencana, tidak ada tim pengalihan PBBP2 dan pembagian tugas yang tidak merata, serta kurang intensifnya koordinasi dan komunikasi. Kata kunci:Mekanisme Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan, Proses Pengalihan PB