PELASANAAN PENGAWASAN TERHADAP PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR

Kampar merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Riau dimana sebagian daerah yang ada di provinsi Riau juga juga terdapat kawasan-kawasan terpencil yang disebut dengan desa/kelurahan, sehingga dengan demikian maka segala bentuk pemerintahan yang ada di desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Kampar Kiri Hulu ini membutuhkan pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang ada diatasnya seperti Inspektorat Kabupaten/Kota Kampar. Pemerintahan daerah Kabupaten Kampar melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa, masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagai mana Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar, serta kendala-kendala apa saja yang menghambat dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaen Kampar. Adapun sifat dari penelitian ini adalah Deskritif dan jenis penelitiannya Observasional Research yaitu dengan cara survey, dalam pengumpulan data dilakukan langsung ke lokasi penelitian dan data yang diperoleh bersumber dari para responden, instansi yang terkait, serta bahan-bahan bacaan berupa literatur. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Kampar, dengan populasi penelitian yaitu Kepala Inspektorat Kabupaten Kampar, Camat Kampar Kiri Hulu, Kepala Desa Batu Sanggan, Kepala Desa Muara Bio, Kepala Desa Tanjung Beringin, Ketua Badan Permusyawaratan Desa. Berdasarkan dari hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh badan Inspektorat Kabupaten Kampar terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu telah dijalankan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2008, dimana pengawasan tersebut lebih kepada pengawasan Administrasi desa dan urusan pemerintah desa namun masih ada penyelewengan di tingkat pemerintah desa yang berkaitan dengan urusan administrasi pemerintahan desa, seperti pengurusan Kartu tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluwarga (KK) dan juga mengenai kelembagaan desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa dimana tugas dari pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta pemerintahan desa tidak sejalan dengan semestinya sedangkan kendala yang dihadapi pengawas dalam mengawasi pemerintahan desa yaitu Faktor Interen Pengawas sendiri seperti kurangnya pengetahuan pengawas terhadap pengawasan pemerintahan desa, kurangnya tenaga pengawas yang sesuai dengan jenjang pendidikan yang dibutuhkan dan kurang koordinasi antara pemerintahan desa dengan Inspetorat Kabupaten sebagai pihak Pengawas Pemerintahan Desa