PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA PENGELOLAAN KEBUN KELAPA SAWIT ANTARA PT. TOR GANDA DENGAN KOPERASI SAWIT MAHATO BERSATU DIDESA MAHATO KECAMATAN TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN HULU

Perjanjian kerjasama dalam pengelolaan kebun kelapa sawit kerap terjadi antara masyarakat dengan pihak perusahan-perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan kebun kelapa sawit, alasan kerjasama ini di buat ialah untuk membantu kehidupan ekonomi masyrakat, namun ketidak pahaman masyrakat mengenai hal-hal dalam membuat suatu perjanjian kerap kali masyarkat merasa hak mereka tidak terpenuhi sesuai dengan harapan. Bagi masyrakat hal utama adalah hasil bukan masalah pelaksanaan ataupun isi perjanjian, maka tidak jarang kerjasama yang di jalin menuai banyak masalah. Permasalahan dalam penelitian ini.(1)Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerjasama pengelolaan kebun kelapa sawit antar PT. Torganda dengan koperasi Sawit Mahato Bersatu ? (2) Apa faktor yang menyebabkan salah satu pihak wanprestasi?(3). Bagaimana penyelesaian sengketa dalam hal salah satu pihak melakukan wanprestasi? Penelitian ini dilakukan di desa Mahato kec.Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu PT. Torganda dengan KOP-SMB dengan mengguanakan metode pendekatan empiris sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan Observasi, wawancara, angket dan studi kepustakaan. Analisa data menggunakan metode kualitatif dan metode induktif. Hasil penelitian ini bahwa perjnjian kerjsama mulanya bertujuan agar para pihak dapat mencapai hasil semaksimal mungkin untuk keuntungan mamasing-masing dalam perjanjian yang dibuatnya. Namun dalam perkembangannya kebebesan dalam membuat perjanjian kerjsama dalam pengelolaan kebun kelapa sawit justru banyak merugikan masyrakat karena isi perjanjian yang tidak sesuai dengan fakta dilapangan.kekaburan pemahaman tentang perjanjian kerjasama pembagian hasil dari kerjasama pengelolaan kebun kelapa sawit mengakibatkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara Pihak masyrakat dengan Pihak Perusahaan. Dan isi Perjanjian yang tertuang dalam pasal-pasal perjnajian yang telah disepakati ternyata tidak sesuai dengan fakta dilapangan, masyrakat menilai perjanjian ini tidak lagi berdasarkan isi dari kesepakatan awal namun telah menyimpang akibat dari ulah pihak-pihak tertentu