IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (STUDI KASUS IZIN USAHA WARUNG INTERNET DI KELURAHAN SIMPANG BARU KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU)

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pelayanan Terpadu Penanaman Modal (BPTPM Kota Pekanbaru. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Implementasi Peratur an Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi Kasus Izin Usaha Warung Internet di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)?, Apa hambatan yang dialami pada Implementasi Peratur an Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi Kasus Izin Usaha Warung Internet di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)? , kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peratur an Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi Kasus Izin Usaha Warung Internet di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru) . Dan untuk mengetahui hambatan yang dialami pada Implementasi Peratur an Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi Kasus Izin Usaha Warung Internet di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru). Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, kueisioner, wawancara dan dokumentasi. Kemudian metode analisa data yang penu lis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif yaitu suatu metode yang digunakan untuk menganalisis dan menyusun argumentasi dengan cara mendeskripsikan, membandingkan, menginterprestasikan data dan fakta yang ditemukan dilapangan. Dengan metode ini penulis memaparkan dan menguraikan kata -kata yang didapat, dimana selanjutnya penulis menganalisa dan menginterprestasikan data dan dihubungkan dengan teori kemudian mengambil kesimpulan dan saran. Dalam penelitian ini implementasi hambatan yang dialami pada Implementasi Peratur an Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi Kasus Izin Usaha Warung Internet di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru) dilihat dari proses pelaksanaan kebijakan, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Dari hasil pengukuran terhadap masing -masing sub indikator penelitian yang dilakukan, maka dapat dinyatakan bahwa implementasi yan g dilakukan oleh di Kantor Badan Pelayanan Terpadu Penanaman Modal (BPTPM Kota Pekanbaru sudah terlaksana dan dikategorikan Kurang Baik