PELAKSANAAN UPAH MINIMUM KABUPATEN BAGI PEKERJA BONGKAR MUAT BARANG DI PELABUHAN TANJUNG BUTON KABUPATEN SIAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Skripsi ini berjudul: “Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten Bagi Pekerja Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Tanjung Buton Kabupaten Siak Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”, penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya upah para pekerja bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Buton Kabupaten Siak yang merupakan pendapatan mereka sehari-hari. Upah yang mereka dapat dibawah Upah Minimum Kabupaten di Kabupaten Siak, padahal Pelabuhan Tanjung Buton merupakan aset pendapatan dari jalur laut yang ada di Kabupaten Siak. Pelabuhan ini juga merupakan salah satu alternatif jalur laut di berbagai daerah yang tidak terlepas dari jasa para pekerja/buruh bongkar muat barang. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten pekerja bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Buton Kabupaten Siak dan hambatan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten bagi pekerja bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Buton Kabupaten Siak. Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan dan hambatan Upah Minimum Kabupaten pekerja bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Buton Kabupaten Siak. Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum Sosiologis yaitu penelitian yang berhubungan dengan sifat, perilaku, dan pertimbangan masyarakat menggunakan metode pengumpulan data dengan cara angket, wawancara dan studi pustaka. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 30 orang seluruh populasi akan dijadikan sampel dengan menggunakan teknik total sampling. Analisis data dengan metode kualitatif Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten yang ada di Kabupaten Siak kurang baik karena masih adanya para buruh yang menerima upah kurang dari UMK yang ada di Kabupaten Siak. Para pekerja bongkar muat barang yang ada di Pelabuhan Tanjung Buton menerima upah dibawah standar upah minimum yang belum menerapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 88 (ayat 1) setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan