PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL USAHA KELAPA SAWIT ANTARA PENGELOLA DENGAN PEMERINTAH DESA PADA TAPUNG LESTARI, KECAMATAN TAPUNG HILIR, KABUPATEN KAMPAR DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

Judul penellitian ini adalah: “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Usaha Kelapa Sawit Antara Pengelola Dengan Pemerintah Desa Pada Desa Tapung Lestari, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengamatan penulis tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil usaha kelapa sawit antara pengelola tanah kas desa (TKD) dengan pemerintah desa pada desa Tapung Lestari Kecamatan tapung Hilir, Kampar. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tersebut dapat membantu masyarakat yang memiliki potensi dalam pertanian tapi tidak memiliki modal/ tanah yang ditanami. Tujuan perjanjian bagi hasil tersebut adalah tolong menolong dalam berbuat kebaikan. Membantu masyarakat yang tidak memiliki modal dengan cara bekerja sama seperti kerja sama dalam bidang pertanian merupakan bentuk dari muamalah. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaiamana pelaksanaan perjanjian bagi hasil usaha kelapa sawit antara pengelola dengan pemerintah desa pada Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir, Kampar. Bagaiamana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil usaha kelapa sawit antara pengelola dengan pemerintah desa pada Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir, Kampar. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). Adapun lokasinya ialah di Desa tapung Lestari, Kecamatan Tapung Hilir, Kampar. Data penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi yang dianalisa menggunakan metode deskriftif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 13 orang pengelola tanah kas desa (TKD). Dari populasi yang ada maka apenulis mengambil sampel dengan metode totalsampling yaitu mengambil seluruh sampel dari populasi yang ada. Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil usaha kelapa sawit antara pengelola tanah kas desa dengan pemerintah desa pada desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir, Kampar adalah dimana didalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pengelola dan pemerintah desa belum berjalan lancar. Dalam proses pelaksanaannya masih ada juga yang enggan dalam melakukan bagi hasil sesuai dengan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengawasan dan kurangnya ketegasan dari pihak pemerintah desa. Dalam hal sanksi juga belum diterapkan dengan baik, serta sanksi yang tidak dituliskan dalam surat perjanjian juga menjadi kelemahan dalam penerapan sanksi yang seharusnya dilaksanakan. Ditinjau menurut hukum Islam bahwa perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara pengelola tanah kas desa dengan pemerintah desa pada Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar belum sesuai dengan hukum Islam. Dimana dalam pembagian hasil dari panenan kelapa sawit salah satu pihak tidak menerima hasil sesuai dengan kesepakatan. Tujuan dari bagi hasil yang dilakukan pengelola tanah kas desa dengan pemerintah desa Tapung Lestari yaitu dalam rangka tolong menolong dalam berbuat kebaikan. Akan tetapi, dalam penerapan aplikasi perjanjian tersebut belum sesuai dengan syarat-syarat Muzara’ah. Masih ada yang tidak membagi hasil keuntungan yang diterima saat melakukan pemanenan kelapa sawit