PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG GERAKAN MASYARAKAT MAGRIB MENGAJI DI DESA MAYANG PONGKAI KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH KABUPATEN KAMPAR

Dalam Pasal 14 Angka 5 disebutkan bahwa yang bertugas mengawasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji di Kabupaten Kampar adalah Pemerintah Desa, Ninik Mamak, Alim Ulama dan Tokoh Masyarakat. Kususnya di Desa Mayang Pongkai tugas pengawasan tersebut tidak berjalan. Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengawasan, faktor-faktor hambatan dari pengawasan serta bagaimana solusi yang diberikan oleh Pemerintah Desa, Ninik Mamak, Alim Ulama dan Tokoh Masyarakat terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji. Adapun lokasi dalam penelitian ini di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengawasan, faktor-faktor penghambat mengenai pengawasan, serta mengetahui solusi pengawasan oleh Pemerintah Desa, Ninik Mamak, Alim Ulama dan Tokoh Masyarakat terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis,yaitu penelitian yang di lakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum itu berlaku dalam masyarakat. Di lihat dari jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan melakukan survey ke lapangan dengan cara pengumpulan data dan fakta. Selanjutnya hasil penelitian yang penulis dapatkan dalam Pengawasan oleh Pemerintah Desa, Ninik Mamak, Alim Ulama dan Tokoh Masyarakat terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah tidak berjalan sebagaimana mestinya karena Masyarakat tidak memahami perda mengaji, serta tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kampar terhadap masyarakat Desa Mayang Pongkai, selanjutnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa, ninik mamak, dan alim ulama tidak berjalan. Faktor penghambat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda mengaji ini karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemrintah daerah dan juga pihak pemerintah desa, sementara untuk pelaksana pengawasan tidak ada pelatihan atau koordinasi yang bangun oleh pemerintah daerah. Solusi terhadap pengawasan yang dilakukan oleh petugas didukung oleh pemerintah daerah dengan berbagai kegiatan, melakukan sosialisasi, mengadakan pelatihan terhadap para pengawas, pemerintah daerah juga menyiapkan insentif, melakukan evaluasi terhadap program, dan juga memberikan sanksi kepada masyarakat yang melakukan pelanggara terhadap program maghrib mengaji tersebut