PERJANJIAN TERTUTUP DALAM SISTEM BISNIS WARALABA (FRANCHISE) (TINJAUAN PASAL 15 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT)

Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai Perjanjiian Tertutup Dalam Sistem Bisnis Waralaba (Franchise) Tinjauan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dimana dalam Pasal 15 perjanjian tertutup yang secara aktual maupun potensial berakibat secara umum merugikan pelaku usaha lain atau konsumen serta secara khusus melanggar/menghambat persaingan usaha yang sehat harus dilarang. Hal ini penting untuk diperhatikan karena perjanjian waralaba berpotensi melanggar prinsip larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat disebabkan untuk mengadakan perjanjian tersebut adanya pembagian wilayah pemasaran dan penentuan harga yang telah tercantum pada Pasal 15. Namun pada kenyataannya, ketentuan Pasal 50 memberikan pengecualian pada perjanjian yang berkaitan dengan HaKI dan perjanjian yang berkaitan dengan waralaba. Dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana tinjauan Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1999 terhadap perjanjiian tertutup dalam sistem bisnis waralaba dan apa akibat hukum dari pengecualian dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap perjanjian waralaba. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1999 terhadap perjanjiian tertutup dalam sistem bisnis waralaba dan akibat hukum dari pengecualian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap perjanjian waralaba. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Sebagai alat pengumpulan data digunakan adalah data kepustakaan dan analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu perjanjian tertutup merupakan perjanjian yang dilarang untuk dibuat oleh pelaku usaha yang tercantum pada Pasal 15 Undang Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dapat dilihat juga bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 15 ayat 1, 2 dan 3, tersebut cenderung merupakan kegiatan yang berkaitan dengan bisnis waralaba. Adapun akibat hukum dari pengecualian terhadap Pasal 50 tersebut menimbulkan masalah terhadap penerapan Undang Undang No 5 Tahun 1999 terutama mengenai perjanjian tertutup yang secara jelas dilarang. Oleh karena itu, perlunya penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai larangan perjanjian tertutup dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 akan sangat dibutuhkan terutama dalam hal spesifikasi batasan batasan dari perjanjian tertutup yang hendaknya diatur agar para pelaku usaha terhindar dari praktek persaingan usaha tidak sehat