MEKANISME PENYALURAN DANA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DI PROVINSI RIAU MENURUT TINJAUAN EKONOMI ISLAM

Penelitian ini berjudul “MEKANISME PENYALURAN DANA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DI PROPINSI RIAU MENURUT TINJAUAN EKONOMI ISLAM”. Pajak kendaraan bermotor ialah pajak atas kepemilikan dan / atau penguasaan kendaraan bermotor ; kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di jalan umum, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi unutk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana penyaluran dana pajak kendaraan bermotor dan Bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang penyaluran dana pajak kendaraan bermotor. Sedangkan tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah Untuk mengetahui bagaimana penyaluran dana pajak kendaraan bermotor di BAPPEDA Provinsi Riau dan Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam tentang penyaluran dana pajak kendaraan bermotor di BAPPEDA Provinsi Riau. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di Pekanbaru pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Adapun lokasinya adalah Jl. Gajah Mada No. 200. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan data wawancara, observasi dan dokumentasi yang di analisa dengan menggunakan nmetode kulitatif, penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, induktif dan deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BAPPEDA, DIPENDA, KASDA penulis mengambil sample berjumlah 13 orang dengan menggunakan metode Purposif sampling. Dari hasil penelitian diketahui bahwa BAPPEDA telah merencanakan pembangunan jalan yang kontribus dari pajak kendaraan bermotor tersebut yang berjumlah Rp. 388.754.958.134,00, yang terdiri dari beberapa paket kegiatan yang telah diajukan oleh SATKER (satuan kerja) salah satu kegiatannya untuk APBD (anggaran perbelanjaan daerah) pembangunan jalan yang memakan pagu anggaran Rp. 1.200.000.000,00 namun kenyataan di lapangan hasil dari kegiatan pembangunan tersebut tidak memenuhi standar kualitas yang diinginkan. Penyaluran dana pajak kendaraan bermotor (PKB) yang dipandang dengan perspektif Ekonomni Islam, yang diterapkan di sistem penyaluran dana pajak kendaraan bermotor (PKB) di BAPPEDA Provinsi Riau tersebut, tidak diperbolehkan karena didalam penyaluran tersebut sudah melanggar undang- undang perpajakan dan akibat dari itu sehingga yang dirugiakan ialah rakyat / para wajib pajak karena mereka sudah membayar pajak dengan harapan uang dari yang mereka bayar akan membuahkan hasil yang sepadan, ternyata di lapangan hasil yang dinginkan tidak seperti diinginkan