PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PADA PEMERINTAHAN DESA SUNGAI TONANG KECAMATAN KAMPAR UTARA (TINJAUAN FIQIH SIYASAH)

Penelitian ini berjudul Pelaksanaan otonomi Daerah pada Pemerintahan Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara tinjauan Fiqih Siyasah. Pelaksanaan otonomi daerah yang dimaksudnya adalah transparansi pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya. Latar belakang pemilihan judul ini adalah karena ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan otonomi daerah pada pemerrintahan desa sungai tonang dan bagaimana pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Desa Sungai Tonang, serta tinjauan menurut Fiqih Siyasah. Populasi dalam penelitian ini adalah perangkat Pemerintahan Desa dan masyrakat Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara. Sampel dalam penelitian adalah kepala desa, ketua BPD dan 41 kepala keluarga dengan menggunakan tekhnik Random sampling (acak). Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan dta sekunder dikumpulkan melalui wawancara, angket dan tinjauan pustaka. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang disajikan secara deduktif dan induktif. Hasil penelitian diketahui pelaksanaan otonomi daerah pada pemerintahan Desa Sungai Tonang secara umum sudah cukup baik dilihat dari aspek komunikasi internal, tertib administrasi penyelenggaraan otonomi, kerjasama antara aparatur dengan masyarakat dan kredibilitas aparatur. Dari aspek transparansi dalam penyaluran berbagai bantuan untuk masyarakat desa kurang baik. Badan Permusyawaratan Desa telah melaksanakan perannya dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah pada pemerintahan desa sungai tonang dilihat dari aspek keaktifan anggota, peran pengawasan pemerintahan desa, keikutsertaan dalam pembahasan pembangunan desa. Hanya dalam pengawasan penggunaan APBDes kurang baik terutama dalam hal penyaluran bantuan oleh pemerintah desa. Pelaksanaan pemerintahan pada Desa Sungai Tonang belum berjalan di atas prisip kemaslahatan umat seperti yang tertuang pada konsep Fiqh Siyasah Islam. Hal ini terlihat dari penyaluran bantuan dari pemerintah pusat belum disalurkan dengan secara transparan kepada masyarakat