PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA API-API KECAMATAN BUKIT BATU KABUPATEN BENGKALIS

Skripsi ini berjudul: PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA API-API KECAMATAN BUKIT BATU KABUPATEN BENGKALIS. Dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang terdapat pada pasal 10 ayat 2 yaitu dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi daerah seluas luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Konsekuensi dari implementasi otonomi daerah, salah satu perubahan yang fundamental adalah terjadinya pergeseran struktur organisasi penyelenggaraan pemerintahaan desa yang jauh berbeda dibandingkan dari sebelumnya. Yaitu lahirnya organisasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang diharapkan mampu memberikan dinamika serta suasana yang lebih demokratis, otonom, independen dalam pengembangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dampak khususnya adalah diharapkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang lebih berdaya guna dan dapat menegakkan otonomi daerah lebih efektif dan efisien. Menurut PP No. 72 tahun 2005, serta Perda Kabupaten Bengkalis No. 06 tahun 2008 bahwa BPD adalah badan perwakilan dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang telah ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Penulisan skripsi ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Api-Api Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian ini, karena lokasinya mudah dijangkau oleh penulis. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa cara, seperti quisioner, wawancara, observasi, serta riset pustaka sesuai dengan masalah yang diteliti. Di Desa Api-Api dalam pelaksanaan fungsinya belum berjalan dengan optimal. Sebagai badan perwakilan dari penduduk desa, BPD diharapkan mampu memberikan dinamika serta suasana yang lebih demokratis, otonom, independen dalam pengembangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dampak khususnya adalah diharapkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang lebih berdaya guna dan dapat menegakkan otonomi daerah lebih efektif dan efisien