PELAKSANAAN IZIN USAHA PENANGKAPAN IKAN DI LAUT TIKU KECAMATAN TANJUNG MUTIARA KABUPATEN AGAM

PELAKSANAAN IZIN USAHA PENANGKAPAN IKAN DI LAUT TIKU KECAMATAN TANJUNG MUTIARA KABUPATEN AGAM (BENI GUSMAN, 1010113074, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 69 Halaman, 2014) ABSTRAK Negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dengan demikian, semestinya daerah mengelola segala kekayaan yang ada pada daerahnya, kekayaan itu adalah kekayaan yang ada pada lingkungan. Di mana, lingkungan merupakan suatu sumber daya, dalam hal ini sumber daya itu adalah sumber daya perikanan. Perikanan ialah sebuah usaha yang di jadikan mata pencarian yang ada di tengah-tengah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Maka dari itu, salah satu faktor terpenting di dalam pengelolaan perikanan adalah pengawasan. Tanpa adanya pengawasan tersebut maka pemanfaatan sumber daya perikanan yang terdapat di Laut Tiku tidak akan sesuai dengan ketentuaanya dan akan menimbulkan kerusakan pada sumber daya perikanan yang ada. Pengawasan ini akan terlaksana apabila ada aturan hukum yang kuat untuk mengaturnya. Maka rumusan permasalahanya yaitu pelaksanaan izin usaha penangkapan ikan di Laut Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam dan koordinasi dari instansi terkait di lingkungan Daerah Kabupaten Agam dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan di Laut Tiku. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen dan wawancara dengan pihak responden terkait. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tidak terlaksanakan secara optimal sehingga banyak terjadi permasalahan-permasalahan yang menyebabkan kerusakan terhadap sumber daya perikanan. Koordinasi instansi yang ada tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Instansi terkait berjalan secara sendiri-sendiri sesuai dengan program instansinya. Maka, diharapkan kepada instansi terkait lebih menegakan aturan hukum agar pemanfaatan sumber daya perikanan di Laut Tiku sesuai dengan yang diharapkan dan melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengurangi aspek kerusakan sumber daya perikanan