PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI PERBANDINGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH)

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah tersebut, perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar susunan pemerintahan. Oleh karena itu dalam skripsi ini ada beberapa masalah yang menarik untuk dibahas dan dikaji menyangkut Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Perbandingan antara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam pengaturan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk memperoleh data penelitian yang akurat, digunakan metode penelitian yuridis normatif berasal dari data sekunder yang dikumpulkan oleh penulis. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah meliputi pemberian sumber-sumber keuangan dari Pemerintah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah, dan pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintahan daerah. Dalam hal perbandingannya, Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsipal antara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, karena keduanya sama-sama menganut asas desentralisasi, akan tetapi dalam hal pengaturannya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memiliki kelebihan karena lebih terperinci dan tegas dalam pengaturannya