PERLINDUNGAN DAN PENGAKUAN TERHADAP STATUS PRIBADI DAN STATUS HUKUM ATAS SETIAP PERISTIWA KEPENDUDUKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

Perlindungan dan Pengakuan Terhadap Status Pribadi dan Status Hukum Atas Setiap Peristiwa Kependudukan oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan (Nopendra Edi,1010111041, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 67 halaman, 2014) Masalah administrasi kependudukan di Indonesia merupakan hal yang sangat berperan dalam pembangunan, dimana dari system administrasi kependudukan tersebut dapat di ketahui tentang data-data penduduk dan informasi yang sesuai dengan keadaan penduduk dan tentang kondisi daerah tempat tinggal penduduk. Pembangunan administrasi kependudukan sebagai pemberian jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk. Perlindungan tersebut berupa pelayanan publik melalui penerbitan dokumen kependudukan, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Kependudukan (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan akta-akta catatan sipil, termasuk Akta Kelahiran. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan pokok pembahasan yang menekankan pada aspek hukum (Perundang-Undangan) yang berlaku, dikaitkan dengan fakta atau prakteknya di lapangan. Dari hasil penelitian yang penulis temukan bahwa undang-undang administrasi kependudukan telah memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh setiap penduduk di Indonesia , seperti yang telah di tegaskan di dalam pasal 2 undang-undang administrasi kependudukan yang menyatakan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan, pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlindungan atas data pribadi, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya, dan ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data data pribadi oleh instansi pelaksana. Akan tetapi dalam perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ini masih belum maksimal seperti yang terdapat di dalam Pasal 64 ayat (5), kemudian untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan yang di alami oleh penduduk di Kabupaten Solok Selatan, maka Pemerintah Kabupaten Solok Selatan membuat Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan juga berperan aktif dalam memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan satus hukum atas setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk di Kabupaten Solok Selatan dengan cara turun langsung kelapangan untuk melakukan administrasi kependudukan. Kata Kunci : Administrasi Kependuduka