PENEGAKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL MELALUI MEKANISME INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) MENURUT STATUTA ROMA 1998

ABSTRAK Mekanisme penegakan hukum humaniter internasional dalam sejarahnya dapat ditempuh melalui pembentukan pengadilan pidana nasional maupun mahkamah pidana internasional yang bersifat ad hoc. Karena perkembangan tindak pidana internasional yang telah menjadi ancaman serius bagi masyarakat internasional, diperlukan adanya suatu mahkamah pidana internasional yang bersifat permanen. Maka dari itu pada bulan juli di Roma tahun 1998, lahir sebuah statuta yang membentuk mahkamah pidana internasional yang bersifat permanen, atau dikenal juga dengan Statuta Roma 1998. International Criminal Court (ICC) atau Mahkamah Pidana Internasional merupakan pelengkap bagi pengadilan pidana nasional dalam menuntut dan mengadili kejahatan internasional paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional. Dari beberapa uraian diatas, maka penulis tertarik mengambil judul “Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Humaniter Internasional Melalui Mekanisme International Criminal Court Menurut Statuta Roma 1998”. Oleh karena itu ada beberapa hal yang menarik untuk dibahas yaitu Penegakan Hukum Humaniter Internasional Melalui Mekanisme International Criminal Court (ICC) Menurut Statuta Roma 1998 dan Kendala-Kendala Yang Dihadapi dalam penegakan Hukum Humaniter Internasional melalalui mekanisme International Criminal Court menurut Statuta Roma 1998. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang didasarkan pada data-data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang disusun secara sistematis. Untuk menganalisa data yang diperoleh, baik primer maupun data sekunder, penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu uraian angka-angka tetapi berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan pakar, termasuk pengalaman peneliti. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diketahui Dalam pelaksanaan mekanisme penegakan hukum humaniter internasional melalui mekanisme International Criminal Court (ICC), sebelum dapat melaksanakan kewenangannya untuk mengadili kejahatan serius yang merupakan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional, haruslah ditemukan adanya unsur ketidakinginan (unwillingness) dan ketidakmampuan (unable) dari pengadilan pidana nasional dalam mengadili kejahatan tersebut di negara yang bersangkutan. Selain itu diperlukan adanya kerjasama internasional antara ICC dengan negara-negara untuk menangani dan mengadili kasus pelanggaran serius yang terjadi di suatu negara. Kendala yang dihadapi dalam penegakan Hukum humaniter Internasional melalui mekanisme International Criminal Court menurut Statuta Roma 1998 adalah intervensi dari Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Cina dalam memanfaatkan ICC sebagai alat untuk mencapai tujuannya dan menunjukkan hegemoni dalam menyelesaikan konflik di suatu Negara yang terlibat, sehingga penyelesaian masalah demi tercapainya penegakan hukum humaniter internasional seringkali menemui jalan buntu. Dalam penulisan skripsi ini disarankan bahwa dalam upaya penegakan hukum humaniter internasional melalui mekanisme ICC haruslah mendapat dukungan dari semua pihak negara-negara di dunia dengan mengenyampingkan kepentingan masing-masing Negara demi terciptanya perdamaian dan keadilan dalam masyarakat internasional