PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP POLIGAMI BERDASARKAN PASAL 279 KUHP (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Padang)

Perkawinan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Undang-gldang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinarr menganut asas monogarni terbuka yang artinya Undang-Undang memberikan batasan yang ketat untuk memberikan izin Lepada seseorang melakukan poligami serta diharuskan memenuhi syarat-syarat tertentu. Salah satu syarat tersebut adalah adanya izin dari istri pertama untuk menikah lagi