PERMOHONAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG

ABSTRAK Poligami adalah perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri dalam waktu yang bersamaan. Menurut Undang-Undang Perkawinan sebelum melakukan poligami pelaku poligami harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Peradilan Agama dengan cara mengajukan Permohonan izin Poligami di Pengadilan Agama. Permasalahan penelitian terdiri dari: Bagaimana proses permohonan izin perkawinan poligami di Pengadilan Agama kota Padang? Bagaimana pelaksanaan Perkawinan Poligami setelah mendapat izin poligami dari pengadilan agama kota padang? Apakah akibat hukum terhadap harta bersama pada perkawinan poligami? Dalam penulisan tesis ini menggunakan metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini bersifat yuridis sosiologis kemudian dianalisa secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Pelaksanaan Permohonan izin poligami pada Pengadilan Agama Padang telah sesuai dengan Undang-undang Perkawinan yaitu pasal 4 ayat 1 yang menyatakan bahwa seorang suami yang akan mempunyai istri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan poligami pada pengadilan agama setempat. Untuk pengaturan mengenai perkawinan dan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil di Indonesia terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, apabila seorang Pegawai Negeri Sipil Pria akan beristeri lebih dari seorang, maka terlebih dahulu wajib memperoleh izin dari pejabat (pimpinan/atasan dari Pegawai Negeri Sipil tersebut) yang berwenang. Bagi seorang suami (termasuk Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh izin) yang ingin beristeri lebih dari seorang (poligami), harus mengajukan permohonan izin poligami secara tertulis kepada Pengadilan. Surat permohonan tersebut harus memuaat bukti-bukti dan alasan-alasannya yang lengkap yang mendasari permintaan izin melakukan poligami, serta harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Hakim Pengadilan Agama akan mengabulkan permohonan tersebut jika alasanalasan dan syarat-syarat untuk mengajukan permohonan poligami terpenuhi. Pelaksanaan Perkawinan Poligami setelah mendapat izin poligami dari pengadilan agama kota padang dari putusan nomor 02XX/pdt.G/2013/PA.Pdg berjalan dengan baik. Dikarenakan ketika pelaku poligami menikah untuk kedua kalinya berdasarkan atas persetujuan istri yang pertama. Hubungan antara istri pertama dengan istri kedua tetap rukun. Akibat hukum dalam izin perkawinan poligami terhadap harta bersama, Pada umumnya dalam perkawinan di Indonesia khususnya di Padang terjadi percampuran harta, di mana harta bawaan masuk kedalam harta bersama sehingga hal ini menimbulkan ketidakjelasan antara satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini membuat perjanjian kawin merupakan salah satu tindakan pencegahan terjadinya sengketa terhadap harta bersama pada perkawinan poligami. ABSTRACK Polygamy is a marriage of a husband with more than one wife at the same time . According to the Marriage Act before committing polygamy polygamy must first obtain permission from the Religious Court by filing an application for license in the Religious Polygamy . The problem consisted of : How polygamous marriage license application process in the Religious Padang ? How the implementation marriage polygamy polygamy after obtaining permission of the religious courts desert town ? Is the legal consequences of the joint property in polygamous marriages ? In this thesis using the methods used in conducting this research is socio-juridical then analyzed qualitatively and presented descriptively . Implementation of polygamy license application to the Court in accordance with the religion Padang Marriage Act is Article 4, paragraph 1, which states that a husband who will have more than one wife , he or she must apply for polygamy in the local religious court . For the regulation of marriage and polygamy for civil servants in Indonesia contained in Government Regulation . 10 Year 1983 on the Licensed Marriage and Divorce For Civil Servants in Article 4 paragraph ( 1 ) of Government Regulation Licensed Marriage and Divorce Civil Service , Civil Service , if a man would have wives more than one , it shall first obtain permission from the authorities ( leader / supervisor of the Civil Servants ) are authorized . For a husband ( including civil servants who have obtained a license ) who want more than a wives ( polygamy ) , must apply for permission in writing to the Court of polygamy . The application letter should memuaat evidence and the reasons for the request for a full license to practice polygamy , and shall meet the requirements specified by the applicable law . Religious Court judge will grant the request if the reasons and the conditions are met to apply for polygamy . Implementation marriage polygamy polygamy after obtaining permission of the religious courts desert town of decision 02XX/pdt.G/2013/PA.Pdg numbers running well . Because when polygamist married for a second time based on the consent of the first wife . The relationship between the first wife with his second wife continued to get . As a result of the law permits polygamous marriages against joint property , generally in a marriage in Indonesia, especially in Padang mixing property occurs , where the default property entered into joint property so that it creates confusion between one another . In this case make the marriage covenant is one of the preventive measures against the joint property disputes in polygamous marriages