PENYELESAIAN SENGKETA ASURANSI KREDIT MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA PADANG (STUDI ATAS SENGKETA KONSUMEN NOMOR 86/P3K/2012)

PENYELESAIAN SENGKETA ASURANSI KREDIT MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA PADANG (STUDI ATAS SENGKETA KONSUMEN NOMOR 86/P3K/2012) (Thesa Ayutha Putri , 1010112218 , Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang , 70 Halaman , 2014) ABSTRAK Perkreditan merupakan salah satu bentuk kegiatan Bank yang memberikan pengaruh besar terhadap perekonomian masyarakat. Dalam melakukan usahanya, Bank sering memiliki hubungan yang sangat intensif dengan nasabahnya sehingga berkemungkinan untuk terjadinya suatu sengketa antara Bank dengan nasabah. Dalam hal terjadinya sengketa antara Bank dan nasabah, nasabah sering menjadi pihak yang sering di rugikan dan berada pada posisi yang lemah pada penyelesaian sengketa. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai suatu lembaga yang dibentuk pemerintah untuk melaksanakan tugas utamnya yaitu menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan, diharapkan dapat memberikan penyelesaian yang adil kepada nasabah dalam menyelesaikan sengketa dengan Bank. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah apa saja yang melatarbelakangi kasus asuransi kredit antara nasabah dengan pihak Bank Nagari dalam sengketa konsumen Nomor 86/P3K/2012 dan bagaimana pertimbangan hukum terhadap putusan yang ditetapkan oleh BPSK atas sengketa konsumen Nomor 86/P3K/.Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara serta data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang dapat diketahui penyebab dari sengketa No.86/P3K/2012 ini adalah minimnya informasi mengenai jasa asuransi kredit yang diperoleh oleh nasabah, adanya wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak. Perkara No 86/P3K/2012 merupakan salah satu sengketa konsumen yang diselesaikan oleh BPSK melalui jalur arbitrase, dimana pembacaan putusannya dihadiri oleh kedua belah pihak. Majelis arbitrase menetapkan putusan dengan didasari berbagai pertimbangan hukum antara lain: agunan dalam suatu pemberian kredit merupakan harta milik debitur yang menjadi jaminan atas hutangnya, agunan kredit debitur diasuransikan atas resiko kebakaran, adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Bank Nagari Capem Siteba dan adanya pelanggaran terhadap hak-hak nasabah selaku konsumen. Majelis hakim juga mengabulkan seluruh tuntutan penggugat dan menghukum tergugat untuk membayar klaim asuransi kebakaran sebesar nilai pertanggungan sebagaimana telah diatur dalam point 12 pertama surat pemberitahuan perjanjian kredit Nomor : SR/KR/07/STPA/06-200