FUNGSI PARTAI POLITIK DALAM MEKANISME PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU KEANGGOTAAN LEGISLATIF DI INDONESIA

Pemberhentian antarwaktu keanggotaan legislatif di Indonesia banyak terjadi dikarenakan para anggota legislatif mempunyai pandangan yang bertentangan dengan pandangan partai pengusungnya yang mana mengakibatkan partai pengusungnya merasa anggota legislatifnya tersebut tidak satu pandangan dengan partai pengusungnya sehingga partai pengusungnya menganggap anggota legislatif tersebut telah melanggar kode etik keanggotaan partai pengusungnya tersebut, seharusnya seorang anggota legislatif yang di pilih oleh rakyat melalui Pemilihan Umum yang langsung, bebas, jujur, dan adil tersebut mewakili suara rakyat bukan suara partai politik pengusungnya. Hal inilah yang menarik minat penulis untuk melakukan penelitian dengan judul: FUNGSI PARTAI POLITIK DALAM MEKANISME PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU KEANGGOTAAN LEGISLATIF DI INDONESIA. Berdasarkan judul telah penulis temukan beberapa permasalahan yaitu: Pertama Bagaimana fungsi partai politik(parpol) dalam mekanisme pemberhentian antarwaktu keanggotaan legislatif di Indonesia. Kedua Bagaimana kewenangan partai politik dalam hal diberhentikannya anggota legislatif. Dalam menjawab permasalahan ini digunakan metode analisis Yuridis Normatif. Dalam pembahasan terlihat bahwa fungsi parpol dalam mekanisme pemberhentian antarwaktu yaitu mengusulkan pemberhentian antarwaktu terhadap anggota legislatifnya masing-masing. Perbedaan yang dapat terlihat bahwa pada periode 2004-2009 diatur di penggantian antarwaktu sedangkan pada periode 2009-2014 diatur terpisah dari penggantian antarwaktu dengan kata lain diatur sendiri namun masih belum memberikan perincian tentang fungsi parpol. Dan kewenangan parpol dalam hal diberhentikannya anggota legislatif yang mana sesuai dengan peraturan perundang-undangan parpol berwenang mengusulkan diberhentikannya anggota parpolnya yang berada di keanggotan legislatif. Bila di cermati fungsi Parpol dalam pemberhentian antarwaktu dapat dilakukan prosedur yang ideal seperti perlu dilakukannya pembenahan dalam aturan-aturan yang mengatur fungsi parpol secara lebih detail agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam mentapsirkan aturan yang ada. Dan pada kewenangan parpol dalam hal diberhentikannya anggota legislatif semestinya dapat melibatkan peran masyarakat seperti melalui mengumpulkan petisi (pernyataan sikap) sebanyak 10 persen suara rakyat di daerah pemilihan anggota parlemen tersebut, yang jika petisi tersebut dapat terkumpul baru anggota parlemen tersebut dapat di pecat atau juga dapat dilakukan melalui proses impeachment di pengadilan