EFEKTIFITAS KOMISI YUDISIAL DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN PERILAKU HAKIM

Salah satu hasil dari perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 adalah penambahan pasal yang berkenaan dengan kekuasaan kehakiman, salah satunya adalah dimunculkan sebuah lembaga negara yang bersifat mandiri yaitu Komisi Yudisial. Kemudian lahirlah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan tanggal l3 Agustus 2004, menegaskan peran penting Komisi Yudisial dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim. Lahirnya lembaga tersebut didasari dengan semangat reformasi peradilan untuk mengatasi persoalan hakiki dalam sistem ketatane gar6n pada waktu itu. Sudah.menjadi rahasia umum bahwa praktek mafia peradilan telah menyelusupi badan peradilan. Hakim dapat menyalahgunakan kekuasaannya dengan menjatuhkan putusan yang secara nyata bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Meskipun terdapat sebuah badan pengawas kehormatan hakim, tetapi tidak berjalan ef"nif karena sifat pengawasan tersebut hanyalah secara internal dalam sistem kekuasaan kehakiman yang diemban oleh Mahkamah Agung pada saat itu sebagai pelaksana peradilan tertinggi di Indonesia. Maka disinilah peran dan fungsi Komisi yudisiul sebagai lembaga khusus yang berada di luar struktur kekuasilan kehakiman guna melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim sebagai lembaga pengawas eksternal sehingga dapat dicapai hasil yang objektif yang tidak lain tujuanlya udutuh menciptakan sistem peradilan yang mandiri dan imparsial. Untuk itu perlu diketahui bagaimana proses pelaksanaan fungsi pengawasan perilaku hakim iung dilakukan oleh Komisi Yudisial, lalu bagaimana efektifitas yang dicapai oleh Komisi Yudisial dalam melaksanakan fungsi pengawasan perilaku hakim selama ini. Dengan menggunakan metode penelitian hukum nonnatif diharapkan dapat memenuhi tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui proies pelaksanaan pengawasan perilaku hakim dan mengetahui efektifitas Komisi Yudisial dalam *.lukrunakan fungsi pengawasan hakim. Dalam konteks melakukan pengawasan, Komisi Yudisial dapat menerima laporan dari masyarakat, meminta laporan tentang perilaku hakim, dan memberikan usul pemberian sanksi dan penghargaan. amn tetapi hasii pengawasan tersebut hanya sebatas suatu rekomendasi, bukan suatu keputusan yang bersifat mengikat. Sehingga pengawasan yang dilakukan tidak efektif dikarenakan lemahnya kewenangan yang diberikan dalam undang-undang Komisi Yudisial apalagi pasca dibatalkannya sejumlah pasal terkait fungsi pengawasan Komisi Yudisial melalui putusan Mahkamah Konstitusi