PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PENINGKATAN JALAN PAYAKUMBUH-SULIKI-KOTOTINGGI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT.

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PENINGKATAN JALAN PAYAKUMBUH-SULIKI-KOTOTINGGI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT (Citia Andelia, 1010112194, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK I (Hukum Perdata), 89 Halaman, Tahun 2014) ABSTRAK Pembangunan nasional dilakukan secara menyeluruh terhadap segala tingkatan masyarakat guna mencapai pemerataan dan penyebaran pembangunan diseluruh Indonesia. Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berkaitan dengan hal itu, pembangunan ini harus didukung oleh pembangunan infrastruktur khususnya prasarana transportasi yaitu jalan raya. Pembangunan ini tidak terlepas dari perjanjian kerja antara pemerintah dengan pihak swasta yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak, yang dikenal dengan perjanjian pemborongan. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu bagaimana pelaksanaan perjanjian pemborongan peningkatan jalan Payakumbuh-Suliki-Kototinggi kabupaten Lima Puluh Kota provinsi Sumatera Barat dan apa saja bentuk wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan peningkatan jalan Payakumbuh-Suliki-Kototinggi kabupaten Lima Puluh Kota provinsi Sumatera Barat dan upaya penyelesaiannya. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif, menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data-data tersebut diperoleh dengan melakukan wawancara, observasi dan studi dokumen, kemudian dianalisa dengan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan prosedur perjanjian pemborongan peningkatan jalan Payakumbuh-Suliki-Kototinggi kabupaten Lima Puluh Kota provinsi Sumatera Barat melalui pelelangan umum dengan menggunakan metode kualifikasi Pascakualifikasi, metode evaluasi menggunakan sistem gugur, yang mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan dimenangkan oleh PT. Pebana Adi Sarana. Bentuk kontraknya adalah kontrak tahun jamak dengan tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun 2014. Dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan terjadi beberapa bentuk wanprestasi, yaitu keterlambatan pembayaran prestasi kerja oleh pihak pengguna jasa, upaya yang dilakukan adalah para pihak melakukan negosiasi dan sepakat sisa pembayaran dilakukan menunggu realisasi dari dana anggaran 2014. Selanjutnya bentuk wanprestasi keterlambatan beberapa pekerjaan yang disebabkankan adanya pekerjaan yang disubkontrakkan dan keterlambatan material dikarenakan force majeure yang mengakibatkan pekerjaan selesai lewat waktu dari batas waktu penyelesaian seharusnya. Upaya yang dilakukan adalah meminta persetujuan KPA untuk melakukan perpanjangan waktu dengan melakukan addendum kontrak. Selain itu juga terdapat berbagai kendala yang terjadi di lokasi proyek