PERLINDUNGAN HUKUM TERIIADAP NASABAH DEBITUR DENGAN ADANYA KLASULA BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA PT. BANK PNMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT

Perjanjian kredit isinya hanya ditentukan oleh pihak bank. Sehingga adanya kedudukan yang tidak seimbang antara bank dengan nasabah didalam perjanjian kredit sehingga diperlukan perlindungan bagi nasabah.Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah: 1). Apa saja kriteria klausula baku dalam perjanjian kredit jika dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah debitur. 2).Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah debitur yang menggunakan klasula baku dalam perjanjian kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat,3).Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah debitur dengan adanya klasula baku dalam perjanjian kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.4)Upaya hukum yang dapat digunakan nasabah debitur pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.Adapun tujuan dari penelitian adalah:l). Untuk mengetahui kriteria klausula baku dalam perjanjian kredit jika dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah debitur.2).Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah debitur pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat3)Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah debitur dengan adanya klasula baku dalam perjanjian kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.4)Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat digunakan nasabah debitur pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.Untuk memperoleh jawaban dari permasalahan digunakan metode penelitian yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data primer dan data sekunder.Teknik pengumpulan data adalah observasi dan wawancara.Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dapat disimpulkanl).Bahwa kriteria klausula baku dalam perjanjian kredit jika dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah debitur yaitu perjanjian kredit berbentuk tertulis,syarat-syarat perjanjian kredit ditentukan oleh bank,nasabah hanya mempunyai opsi untuk menerima atau menolak terhadap klausul-klasul bersifat baku.2).Perjanjian kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah yakni Perlindungan hukum terhadap nasabah debitur menyangkut dalam pembuatan perjanjian kredit menggunakan klausula baku,Perlindungan hukum terhadap nasabah debitur berkaitan dengan pelayanan bank, Perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah apabila terjadi keadaanforce majeure dar. Perlindungan hukum terhadap kepentingan nasabah dibidang hukum.3)Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah debitur dengan adanya klasula baku dalam perjanjian kredit pada PT. Bank PembangunanDaerah Sumatera Barat dalam proses permohonan kredit sebagian besar nasabah tidak melakukan negosiasi terhadap isi perjanjian kredit.Namun pegawai bank tetap memberikan kesempatan bagi nasabah untuk memahami isi dari perjanjian kredit dan memberikan penjelasan terhadap isi perjanjian kredit. 4)Upaya hukum yang dapat digunakan nasabah terbagi 2 (dua): Upaya penyelesaian di luar pengadilan dan Upaya hukum melalui pengadilan