Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Kepailitan (Studi Kasus PT. Havilah Citra Footrvear di Pengadilan Niaga Jakarta)

Sebagaimana diketahui bahwa sejak pertengahan tahun 1997 terjadi gejolak ekonomi dan moneter di Indonesia dan ini menyebabkan banyak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap kreditur. Dalam dunia hukum, debitur yang tidak dapat memenuhi kervajibannya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut, dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Oleh karena itu, apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut, maka dapat mengganggu tatanan kehidupan perekonomian nasional, sebab bila debitur dinyatakan pailit, maka akan banyak pihak yang terkena dampak kepailitan debitur. Agar debitur pailit tetap dapat menikmati hak-haknya meskipun ia jatuh pailit, maka Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998 telah memberikan jaminan dan perlindungan hak bagi debitur pailit sehingga ia terhindar dari perlakuan sewenang-wenang pihak kreditur. Kenapa dikatakan demikian? Sebab selama ini peraturan kepailitan lebih bertujuan melindungi para kreditur dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti dalam penyelesaian masalah utang piutangnya. Oleh karena itu permasalahan yang sengaja penulis kemukakan disini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi debitur dalam kepailitan, utamanya disini melihat apasaja hak-hak debitur pailit yang dilindungi oleh Undang-Undang Kepailitan, dengan melihat penerapannya dalam praltek melalui sebuah kasus kepailitan yang ada di Pengadilan Niaga Jakarta yaitu kasus pailit PT. Havilah Citra Footrvear. Kemudian apasaja kendala yang ditemui dalam penerapan hak-hak tersebut dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut serta penjelasan kasus di atas dengan analisanya. Untuk menjarvab permasalahan yang diteliti, maka penulis menggunakan metode yrridis sosiologis yaitu pendekatan masalah yang dikaitkan dengan fakta- fakta yang ada berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku (ketentuan hukum positi{) yang diolah dengan menggunakan proses editing. Dan dalarn pengolahan data digunakan teknik analisa data secara kualitatif. Berkenaan dengan hasil pembahasan permasalahan, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998, benar-benar memberikan periindungan terhadap hak-hak