KEDUDUKAN HUKUM REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA PELAYANAN PUBLIK.

KEDUDUKAN HUKUM REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA PELAYANAN PUBLIK ( Nama: Ridho Aldila, BP: 07940127, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 66 + vii halaman, Tahun 2012 ) ABSTRAK Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia telah dibentuk sebuah lembaga negara bantu sebagai lembaga perlindungan hukum bagi masyarakat yaitu Ombudsman Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, agar masyarakat dapat ikut serta untuk menjaga dan memperbaiki sistem penyelenggaraan negara di bidang Pelayanan Publik, dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik, bersih dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara, sesuai maksud yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini Ombudsman Republik Indonesia memiliki tugas sebagai Lembaga yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik, dengan tujuan untuk menghidari terjadinya tindakan Maladministrasi sebagai suatu bentuk penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan Penyelenggara Pelayanan Publik tersebut, sehingga apabila telah terbukti adanya Maladministrasi tersebut maka Ombudsman mengeluarkan surat Rekomendasi sebagai tindakan pengawasan. Dalam penulisan ini yang menjadi masalah dan tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui bagaimanakah Kedudukan Hukum Rekomendasi Ombudsman dalam melakukan pengawasan terhadap Lembaga Pelayanan Publik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu dengan metode pendekatan (socio legal research). Jenis data dalam penulisan ini meliputi data sekunder dan data primer. Data dan informasi yang diperoleh akan disajikan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif- analitis. dalam hal penerapan ini mengambil studi permasalahan di Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia. Dalam kurun waktu selama 11 tahun Ombudsman berdiri di Indonesia, Ombudsman memiliki citra yang baik dan cukup berhasil melakukan pengawasan terhadap Lembaga Pelayanan Publik, namun dari hasil penulisan ini masih terdapat beberapa kendala yang meyebabkan kurang efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman. Telah terjadi perubahan yang cukup mendasar mengenai kedudukan hukum dari Rekomendasi Ombudsman sejak sebelum dan sesudah disahkannya Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia yang harusnya lebih memperkuat posisi dan kedudukan Ombudsman. Perlu pengkajian secara komprehensif dan penelitian lebih lanjut mengenai bentuk sanksi yang diberikan terhadap pihak-pihak yang melanggar/ tidak melaksanakan Rekomendasi Ombudsman kedepannya