IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK–HAK ANAK SEBAGAI TERDAKWA PADA TINGKAT PEMERIKSAAN DI PENGADILAN NEGERI PADANG

Saat ini sangat banyak tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan anak sebagai terdakwa dalam persidangan seringkali hak-haknya tidak diberikan dengan sebagaimana mestinya. Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai bagaimana penerapan perlindungan hak-hak anak sebagai terdakwa pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri Padang, kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan perlindungan hak-hak anak sebagai terdakwa pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri Padang dan bagaimana upaya penanggulangan terhadap kendala yang ditimbulkan dalam penerapan perlindungan hak-hak anak sebagai terdakwa pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri Padang. Dalam menangani perkara anak nakal, yakni anak yang melakukan tindak pidana, aparat penegak hukum baik penyidik, penuntut umum maupun hakim harus lebih berhati-hati karena pemeriksaan pidana anak berbeda dengan pemeriksaan orang dewasa pada umumnya. Karena perlakuan yang kurang tepat dalam pemeriksaan perkara pidana anak akan berdampak pada kelangsungan hidup anak. Hakim anak dalam memeriksa perkara anak haruslah lebih memperhatikan hak-hak anak sebagai terdakwa karena anak walaupun sebagai terdakwa ia tetap mempunyai masa depan yang panjang dan jangan sampai hancur oleh karena hak-haknya selama dalam persidangan diabaikan. Dalam upaya mengetahui implementasi/penerapan perlindungan hak-hak anak sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Padang ini, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis dan analisa data dilakukan dengan metode analisis deskriptif. Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Padang, dengan narasumber yang digunakan adalah hakim anak yang pernah memeriksa dan memutus perkara pidana anak. Berdasarkan hasil penelitian, dalam penelitian ini masih ditemukan adanya kendala-kendala dalam implementasi/penerapan perlindungan hak-hak anak sebagai terdakwa pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri Padang, seperti ketidakhadiran dari pembimbing kemasyarakatan dan orangtua/wali/orangtua asuh, sehingga dibutuhkan upaya-upaya dalam mengatasi kendala tersebut demi terlaksananya penegakan hukum yang baik