PENYELESAIAN SENGKETA PEMANFAATAN TANAH ULAYAT KAUM DI KENAGARIAN LUBUK BASUNG

Tanah ulayat kaum dikuasai oleh laki-laki tertua dalam kaum yang disebut Mamak Kepala Waris. Pemanfaatan tanah ulayat kaum ditentukan berdasarkan garis keturunan matrilineal (garis keturunan ibu). Anggota kaum yang laki-laki berkewajiban untuk mengawasi dan menjaga agar tanah ulayat kaum tersebut tetap utuh dan dimanfaatkan secara semestinya, serta tidak berpindah ketangan pihak lain, diluar kaumnya. Diawali dari pindahnya Ibu Kota Kabupaten Agam dari Bukit Tinggi ke Lubuk Basung. Pemerintah Daerah Kabupaten Agam berupaya untuk mengembangkan bidang pembangunan kota di kenagarian Lubuk Basung. Semakin berkembang suatu daerah semakin dibutuhkan tanah yang ada disana dan semakin tinggi pula nilai ekonomisnya. Maka, ini berpengaruh pada keberadaan tanah ulayat kaum di kenagarian Lubuk Basung. Sehingga terjadi sengketa pemanfaatan tanah ulayat kaum dikenagarian Lubuk Basung. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah : Apa saja bentuk-bentuk sengketa pemanfaatan tanah ulayat kaum dikenagarian Lubuk Basung, bagaimana proses penyelesaian sengketa pemanfaatan tanah ulayat kaum dikenagarian Lubuk Basung, dan apa saja kendala yang ditemui dalam penyelesaian sengketa pemanfaatan tanah ulayat kaum di kenagarian Lubuk Basung. Penulisan skripsi ini dilakukan dengan metode yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa : pertama, bentuk-bentuk sengketa pemanfaatan tanah ulayat dikenagarian Lubuk Basung dapat dilihat dari subjek yang bersengketa yaitu; sengketa pemanfaatan tanah ulayat antar anggota kaum, sengketa pemanfaatan tanah ulayat antara anggota kaum dengan mamak kepala warisnya, dan sengketa pemanfaatan tanah ulayat antar kaum. Dilihat dari objek yang disengketakan berupa sebidang tanah, perpetakan sawah, rumah dan ruko dan dilihat dari hubungan hukum yang dilakukan oleh para pihak sengketa terjadi karena Hibah, pinjam pakai, dan jual beli. Kedua, proses penyelesaian sengketa pemanfaatan tanah ulayat kaum di Kenagarian Lubuk Basung diawali dengan penyelesaian antara para pihak yang bersengketa, dilanjutkan dengan adanya pihak ketiga, baik itu ninik mamak atau diselesaikan pada Kerapatan Adat Nagari Lubuk Basung. Jika tidak menemukan hasil kesepakatan yang diharapkan, maka pihak yang bersengketa dapat mengajukan sengketanya ke Pengadilan Negeri Lubuk Basung. Ketiga, kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa pemanfaatan tanah ulayat kaum dikenagarian Lubuk Basung adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang ketentuan hukum adat mengenai tanah ulayat kaum, telah memudarnya kepercayaan bersaudara (badunsanak), dan kurangnya kepedulian terhadap keutuhan tanah ulayat kaum, menyebabkan susahnya menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat nagari Lubuk Basung