Akhirnya sampailah penulis pada bagian penutup dari skripsi ini, dimana pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari skripsi ini yang telah panjang lebar penulis uraikan. Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah antara lain: 1. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa fraksi bukan bagian dari alat kelengkapan DPRD, disamping itu penerapan norma etika dan tugas fraksi di dalam DPRD Provinsi Sumatera Barat sudah terlaksana atau tercapai, meski belum dilakukan secara maksimal. Sehingga pada realitasnya pencapaian tersebut bagi masyarakat dan lembaga lain berasumsi masih kurang, dan justru hanya mementingkan tujuan partai serta kekayaan anggota fraksi itu sendiri. Namun secara umum dapat dikatakan kedudukan fraksi yang diatur dengan...
Penelitian Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sebagai salah satu lembaga perumus kebijakan Aceh (le...
Fraksi dibentuk oleh partai politik untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, dan lainya. dari latar ...
Abstrak: Kewenangan DPRD tidak lagi sebagai lembaga yang pasif dalam menentukan arah pembangunan sua...
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peran Dewan Perwakilan Raky...
Penelitian ini mencoba untuk mengetahui Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera B...
Salah satu instrument dalam penyelenggara pemerintah daerah adalah DPRD yang merupakan lembaga perw...
Penulisan ini dilakukan untuk menjawab Pasal 35 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang P...
ABSTRAK Riyan Rahmadhani, 1010832002, Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Polit...
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi fungsi legislasi DPRD Kabupaten Bengkulu Utar...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman Anggota DPRD mengenai legislasi, penguatan kelem...
ABSTRAK Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peranan yang strategis dalam penyelengaraan p...
Dewan Perwakilan Rakyat (Daerah) selama ini dianggap belumdapat menampilkan citra yang memuaskan seb...
Dalam proses pembentukan Perda serta dituntut untuk menghasilkan suatu Perda yang mampu mendukung pe...
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daer...
AbstrakDewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif penyambung aspirasi masyarakat, tid...
Penelitian Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sebagai salah satu lembaga perumus kebijakan Aceh (le...
Fraksi dibentuk oleh partai politik untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, dan lainya. dari latar ...
Abstrak: Kewenangan DPRD tidak lagi sebagai lembaga yang pasif dalam menentukan arah pembangunan sua...
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peran Dewan Perwakilan Raky...
Penelitian ini mencoba untuk mengetahui Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera B...
Salah satu instrument dalam penyelenggara pemerintah daerah adalah DPRD yang merupakan lembaga perw...
Penulisan ini dilakukan untuk menjawab Pasal 35 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang P...
ABSTRAK Riyan Rahmadhani, 1010832002, Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Polit...
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi fungsi legislasi DPRD Kabupaten Bengkulu Utar...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman Anggota DPRD mengenai legislasi, penguatan kelem...
ABSTRAK Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peranan yang strategis dalam penyelengaraan p...
Dewan Perwakilan Rakyat (Daerah) selama ini dianggap belumdapat menampilkan citra yang memuaskan seb...
Dalam proses pembentukan Perda serta dituntut untuk menghasilkan suatu Perda yang mampu mendukung pe...
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daer...
AbstrakDewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif penyambung aspirasi masyarakat, tid...
Penelitian Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sebagai salah satu lembaga perumus kebijakan Aceh (le...
Fraksi dibentuk oleh partai politik untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, dan lainya. dari latar ...
Abstrak: Kewenangan DPRD tidak lagi sebagai lembaga yang pasif dalam menentukan arah pembangunan sua...