IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kelas I A Padang)

Perkembangan teknologi dan pengaruh globalisasi merupakan salah satu penyebab terjadinya kenakalan anak disamping faktor-faktor lainnya. Yang menjadi masalah adalah apabila kenakalan anak itu diangkat atau diproses secara hukum pidana. Dimana dalam proses pidana terhadap anak itu melibatkan anak dalam proses hukum sebagai subjek delik dengan tidak mengabaikan akan manfaat bagian hari depan anak tersebut dan tidak mengabaikan hukum sebagai pengayom, pelindung serta menciptakan keadaan yang tertib guna memperoleh keadilan. Oleh karena itu perlu diadakan suatu bentuk proses hukum yang khusus bagi tersangka anak yang benar-benar memperhitungkan masa depan si anak. Dalam penulisan ini penulis merumuskan masalah yakni bagaimanakah implementasi perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan pidana, hambatan apa sajakah yang dihadapi oleh lembaga peradilan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan pidana, upaya apa sajakah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan pidana. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, dalam penelitian ini penulis mengkaji hukum dan pelaksanaannya. Lokasi penelitian di Polresta Padang, Kejaksaan Negeri Padang, dan Pengadilan Negeri Padang, penulis juga melakukan melakukan studi pustaka, buku-buku literatur, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penulisan hukum ini. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan pidana terhadap anak yang dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan termasuk upaya paksa yang dilakukan terhadap tersangka anak telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan dalam hal ini pemeriksaan terhadap anak sejak tingkat penyidikan telah dipisahkan dari pemeriksaan terhadap orang dewasa demikian juga pada tahap penuntutan dan penyidangan dimana sidang anak dilakukan secara tertutup dan petugasnya telah ditunjuk khusus dan telah berpengalaman memeriksa perkara orang dewasa dan dalam penjatuhan pidana terhadap anak telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 dimana hakim hanya boleh menjatuhkan suatu putusan terhadap anak yaitu pidana atau tindakan. Hakim juga mempertimbangkan laporan pembimbing kemasyarakatan dalam menjatuhkan putusan tehadap anak dan juga memperhatikan hukuman maksimal terhadap anak baik pidana penjara, kurungan ataupun pidana denda. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak setelah dengan bersungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan kepentingan masyarakat