PELAKSANAAN GADAI SYARIAH PADA PERUM PEGADAIAN SYARIAH (Studi Kasus: Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang)

Pegadaian Syariah merupakan salah satu unit usaha syariah yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan dalam bentuk penyaluran dana kepada masyarakat atas dasar hukum gadai (syariah). Hal ini dimaksudkan karena adanya keyakinan bahwa sistem gadai dalam Kitab Undang-Undang Perdata itu mengadung unsur riba yang dilarang di agama islam. Ini terlihat pada pelaksanaan transaksi gadai dalam sistem gadai syariah dalam pengambilan keuntungan yang berdasarkan ketentuan syariah, yaitu dengan cara mengambil keuntungan lewat jalan sewa menyewa tempat (Rahn) dan jasa penitipan barang (Ijaroh), sehingga terbebas dari unsur riba dalam melakukan transaksi gadai. Permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimanakah pelaksanaan gadai syariah pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang, 2. Permasalahan apa saja yang dihadapi para pihak dalam pelaksanaan gadai syariah pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, sedangkan sifat penelitiannya adalah deskriptif . Analisis dan teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen dan penelitian lapangan melalui wawancara, kemudian dianalisis melalui proses editing. Berdasarkan hasil penelitian maka didapat kesimpulan bahwa:1. Pelaksanaan gadai syariah sangatlah sederhana dan dapat dilakukan dalam waktu yang relative singkat, dengan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang, 2. Alternatif penyelesaian masalah tentang wanprestasi dalam Pelaksanaan Gadai Syariah Pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang adalah dengan beberapa tahap, tahap pertama kreditur akan melakukan pendekatan persuasif dan jika debitur belum memenuhi kewajibannya maka tahap kedua yaitu dengan memberikan surat peringatan pertama (SP1), masih belum menanggapi maka akan dikeluarkan surat peringatan kedua (SP2) yang menyatakan bial debitur tidak segera melunasi maka barang jaminan akan dieksekusi atau dilelang sebagai bentuk pelunasan utang dari debitur