IMPLEMENTASI PEMBINAAN ANAK PIDANA BERDASARKAN PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati)

Anak adalah bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Untuk itu diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan diri dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, pemasyarakatan merupakan salah satu bagian akhir dari sistem peradilan pidana terpadu (Integreted Criminal Justice System) yang juga meliputi lembaga pamasyarakatan anak, dimana sasaran akhir dari kehadiran lembaga pemasyarakatan dan lembaga pemasyarakatan anak adalah pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan dengan tujuan pemulihan kesatuan tertib hukum. Adapun permasalahannya adalah bagaimanakah implementasi bentuk-bentuk pembinaan terhadap anak pidana berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati, apa saja kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati dalam pelaksanaan pembinaan anak pidana, bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Tanjung Pati dalam pelaksanaan pembinaan anak pidana. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, sedangkan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta teknik pengumpulan data berupa studi lapangan yakni wawancara dan studi kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pola atau bentuk pembinaan tersebut dilaksanakan tanpa perbedaan atau penggolongan seperti yang yang terdapat dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dimana pembinaan terhadap anak pidana yang dilakukan adalah pembinaan berdasarkan pembinaan umum yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang diharapkan mampu mengubah tingkah laku dan menimbulkan kesadaran bagi anak yang melakukan tindak pidana. Dan kendala dalam permasalahan ini adalah kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya kuantitas petugas dan kemampuan petugas lembaga pemasyarakatan, kurangnya perhatian instansi terkait dalam pembinaan, dan minimnya anggaran dana pembinaan serta upaya dalam penanggulangan permasalahan adalah peningkatan sarana dan prasarana, meningkatkan kuantitas dan kualitas kemampuan petugas lembaga pemasyarakatan, adanya dukungan dan bantuan dari instansi terkait, penambahan relokasi anggaran dana. Ini diharapkan dapat mencapai pembinaan pemasyarakatan yang berdaya guna, berdasarkan pada ruang lingkup pembinaan