1. Hasil analisis nilai koefisien dari variabel Pajak Daerah sebesar 1,195, dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Karena peranan Pajak Daerah cukup besar sebagai sumber penerimaan daerah, sehingga bisa digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah. Pengeluaran tersebut berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jumlah penerimaan Pajak Daerah lebih besar dari pada Retribusi Daerah walaupun jenisnya lebih sedikit dari Retribusi Daerah. Oleh karena itu, pengaruh variabel Pajak Daerah lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. 2. Hasil analisis koefisien dari variabel Retribusi Daerah sebesar 0,859, dapat disimpulkan bahwa Retribusi Daerah berp...
Penelitian ini dilakukan pada Peranan Camat Dalam Membina Penyelengaraan Pemerintahan Desa Di Kecama...
PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PENINGKATAN JALAN PAYAKUMBUH-SULIKI-KOTOTINGGI KABUPATEN LIMA PUL...
KEPASTIAN HUKUM KEDUDUKAN AKTA JUAL BELI AKIBAT ADANYA GUGATAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN PADANG PA...
Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undan...
Munculnya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang b...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran pajak, administrasi perpajakan dan sank...
Pemekaran merupakan dampak dari adanya fenomena otonomi daerah. Pemekaran bertujuan untuk meningkatk...
Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia. Lembaga...
Pembebasan tanah tidak akan pernah lepas dengan ganti rugi, bila telah tercapai suatu kesepakatan me...
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berusaha meminimalkan k...
Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, tujuan penelitian i...
Pemerintah menempatkan sektor perpajakan sebagai salah satu wujud untuk meningkatkan daya dukung rak...
Penelitian ini dilakukan di Desa Teluk Kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Adapun tujuan d...
Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut azas desentralisasi dalam penyelenggaraan...
Penerapan Pajak Air Tanah merupakan hal yang cukup sulit untuk memberikan kesadaran kepada masyarak...
Penelitian ini dilakukan pada Peranan Camat Dalam Membina Penyelengaraan Pemerintahan Desa Di Kecama...
PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PENINGKATAN JALAN PAYAKUMBUH-SULIKI-KOTOTINGGI KABUPATEN LIMA PUL...
KEPASTIAN HUKUM KEDUDUKAN AKTA JUAL BELI AKIBAT ADANYA GUGATAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN PADANG PA...
Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undan...
Munculnya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang b...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran pajak, administrasi perpajakan dan sank...
Pemekaran merupakan dampak dari adanya fenomena otonomi daerah. Pemekaran bertujuan untuk meningkatk...
Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia. Lembaga...
Pembebasan tanah tidak akan pernah lepas dengan ganti rugi, bila telah tercapai suatu kesepakatan me...
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berusaha meminimalkan k...
Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, tujuan penelitian i...
Pemerintah menempatkan sektor perpajakan sebagai salah satu wujud untuk meningkatkan daya dukung rak...
Penelitian ini dilakukan di Desa Teluk Kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Adapun tujuan d...
Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut azas desentralisasi dalam penyelenggaraan...
Penerapan Pajak Air Tanah merupakan hal yang cukup sulit untuk memberikan kesadaran kepada masyarak...
Penelitian ini dilakukan pada Peranan Camat Dalam Membina Penyelengaraan Pemerintahan Desa Di Kecama...
PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PENINGKATAN JALAN PAYAKUMBUH-SULIKI-KOTOTINGGI KABUPATEN LIMA PUL...
KEPASTIAN HUKUM KEDUDUKAN AKTA JUAL BELI AKIBAT ADANYA GUGATAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN PADANG PA...