Buku ini isinya dapat dikatalan sangat berbeda bila dibandingkan dengan cetakan kedua, karena materi dan uraiannya disesuaikan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang baru, Undang-Undang dasar 1945, dan ketetapan MPR nomor III/MPR/2000 tentang sumber hokum dan tata urutan peraturan perundang-undangan, menggantikan ketetapan MPRS no XX/MPR/1966 tentang memorandum DPR-GR mengenai sumber tertib hukum republic Indonesia dan tata urutan perundang-undangan RI jo. Ketetapan MPR nomor IX/MPR/1978 tentang ketetapan MPRS nomor IV/MPR/1973. Selain itu, UUD 1945 yang sudah 4 kali diamandemen, teksnya secara lengkap dijadikan lampiran buku ini, agar dapat dijadikan acuan langsung oleh pembaca dalam memahami sesuatu persoalan yang terkait UUD 1...
Sejaran perundangan-undangan di Indonesia telah mengalami perdebatan serta perubahan yang berlangsun...
Berdasarkan kedaulatan hukum Indonesia menjalankan pemerintahanya sesuai dengan Undang-Undang Dasar ...
Buku ini membahas tentang sistem perwakilan yang dianut di Republik Indonesia dari perspektif Ilmu H...
Sistem parlemen di Indonesia, setelah adanya perubahan UUD 1945 konsep kedaulatan rakyat telah menga...
Penelitian ini berjudul Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Mengubah Dan Menetapkan Unda...
Sebelum dilakukannya amandemen terhadap UUD NRI 1945, MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi neg...
Sebelum dilakukannya amandemen terhadap UUD NRI 1945, MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi neg...
Dalam disiplin ilmu hukum Tata Negara hierarkhi perundang undangan yang lazim kita kenal adalah bahw...
Kajian terhadap RUU tentang MPR dalam tulisan ini dibagi atas 2 hal, pertama melihat eksistensi lemb...
Buku ini diterbitkan dalam rangka hari ulang tahun ke 63 Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia, 17...
Salah satu latar belakang lahirnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah...
Salah satu latar belakang lahirnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah...
Salah satu latar belakang lahirnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah...
Hukuman mati merupakan hukuman yang paling berat karena berakibat pada hilangnya seluruh hak-hak ya...
Salah satu latar belakang lahirnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah...
Sejaran perundangan-undangan di Indonesia telah mengalami perdebatan serta perubahan yang berlangsun...
Berdasarkan kedaulatan hukum Indonesia menjalankan pemerintahanya sesuai dengan Undang-Undang Dasar ...
Buku ini membahas tentang sistem perwakilan yang dianut di Republik Indonesia dari perspektif Ilmu H...
Sistem parlemen di Indonesia, setelah adanya perubahan UUD 1945 konsep kedaulatan rakyat telah menga...
Penelitian ini berjudul Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Mengubah Dan Menetapkan Unda...
Sebelum dilakukannya amandemen terhadap UUD NRI 1945, MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi neg...
Sebelum dilakukannya amandemen terhadap UUD NRI 1945, MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi neg...
Dalam disiplin ilmu hukum Tata Negara hierarkhi perundang undangan yang lazim kita kenal adalah bahw...
Kajian terhadap RUU tentang MPR dalam tulisan ini dibagi atas 2 hal, pertama melihat eksistensi lemb...
Buku ini diterbitkan dalam rangka hari ulang tahun ke 63 Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia, 17...
Salah satu latar belakang lahirnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah...
Salah satu latar belakang lahirnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah...
Salah satu latar belakang lahirnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah...
Hukuman mati merupakan hukuman yang paling berat karena berakibat pada hilangnya seluruh hak-hak ya...
Salah satu latar belakang lahirnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah...
Sejaran perundangan-undangan di Indonesia telah mengalami perdebatan serta perubahan yang berlangsun...
Berdasarkan kedaulatan hukum Indonesia menjalankan pemerintahanya sesuai dengan Undang-Undang Dasar ...
Buku ini membahas tentang sistem perwakilan yang dianut di Republik Indonesia dari perspektif Ilmu H...