Pengendalian Internal Atas Sistem Penggajian Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar

ABSTRACT Sari,Lidya Ratna. 2016. Pengendalian Internal Atas Sistem Penggajian Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar (BPKAD). Tugas Akhir, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: Yuli Widi Astuti S.E.,M.Si.,AkKata Kunci: Pengendalian Internal, Sistem PenggajianDalam suatu Badan, penggajian sering kali merupakan prosedur paling kompleks. Untuk menghasilkan kualitas informasi penggajian yang baik, diperlukan praktik pengendalian intern yang memadai. Pengendalian internal pada sistem penggajian diciptakan untuk mengarahkan pelaksanaan penggajian dalam instansi pemerintah dapat berjalan dengan baik. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di bawah pemerintahan kota Blitar. BPKAD Kota Blitar menggunakan finger print sebagai pencatatan kehadiran, namun BPKAD hanya menggunakan alat ini untuk kepentingan uang makan saja. Seaharusnya finger print dapat digunakan sebagai salah satu alat bantu pengendalian untuk mengontrol pegawai yang kurang disiplin. Kurangnya disiplin para pegawai ini yang menjadi masalah.Penerapan pengendalian internal pada sistem penggajian pegawai sudah baik dan hampir sesuai dengan teori unsur-unsur pengendalian internal. Namun terdapat kelemahan yang ada yaitu kedisiplinan pegawai. BPKAD Kota Blitar telah menggunakan alat pencatat waktu untuk meningkatkan kedisiplinan pada pegawai. Finger print di sini kurang efektif dalam membangun kedisiplinan pegawai. Kelemahan lain yaitu pada pembuatan daftar gaji yang menggunakan aplikasi yang disebut dengan SIM-Gaji, akan tetapi kelemahan ini tidak mengganggu dalam peoses penggajian. Untuk membuat penulisan ini dimulai dengan tahap pengumpulan data, menganalisa penerapan pengendalian internal, menganalisa kelemahan pada sistem pengendalian yang ada. Berdasarkan hasil analisis data maka diperoleh (1) penerapan pengendalian internal pada sistem penggajian (2) kelemahan pada penerapan pengendalian internal pada sistem penggajian. Berdasarkan kelemahan yang ada, peneliti memberi beberapa saran, (1) Pemerintah Daerah membuat regulasi dengan memasukkan finger print sebagai salah satu komponen penggajian, untuk meningkatkan kedisiplinan. (2) Aplikasi untuk sistem penggajian harus diupgrade atau dionlinekan agar pimpinan dapat memantau jumlah realisasi pembayaran gaji atau data pertumbuhan kepegawaian kapan saja dan di mana saja