STRATEGI PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DALAM PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN PASURUAN

ABSTRAK Vajarini, Indyah Natalisa. 2015. Strategi Pemungutan Pajak Reklame Dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Pasuruan. Tugas Akhir. Jurusan Akuntansi Program Studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Pembimbing: Dr. Hj. Puji Handayati, SE, MM, Ak, CA, CMA, CIBA Kata kunci: Strategi Pemungutan Pajak Reklame, Pajak Reklame Berdasarkan pengamatan penulis melalui penelitian yang dilakukan pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan ini penulis lebih tertarik membahas mengenai Strategi Pemungutan Pajak Reklame pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan karena potensi Pajak Reklame pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan merupakan potensi dan peluang yang sangat besar untuk memberikan kontribusi yang signifikan kepada Pemerintah Daerah untuk membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data yang dikumpulkan oleh penulis menggunakan metode kualitatif yaitu dimana penulis berusaha mendeskripsikan data yang diperoleh pada bab pembahasan. Pada DPKD Kabupaten Pasuruan ini sistem pemungutan Pajak Reklame menggunakan Official assessment system. Official assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dari hasil penelitian di DPKD Kabupaten Pasuruan menunjukkan bahwa tata cara penghitungan Pajak Reklame tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 peningkatannya cukup besar. Dapat dilihat dari realisasi pada setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup besar, namun pada pertumbuhan tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami penurunan. Untuk itu strategi yang perlu dilakukan oleh DPKD Kabupaten Pasuruan yaitu dengan melakukan pendataan/pendaftaran reklame yang belum terdaftar secara resmi, memberikan sanksi tegas kepada wajib pajak yang melanggar, memberikan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat khususnya kepada pengusaha kecil, maupun memberikan surat teguran kepada wajib pajak yang melanggar. Adapun kendala yang dihadapi oleh DPKD Kabupaten Pasuruan yaitu kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak reklame masih kurang, munculnya pemasangan reklame yang tidak berijin tanpa pemberitahuan dari instansi terkait, masih rendahnya kesadaran para wajib pajak untuk melakukan penurunan reklame yang masa pajaknya telah habis atau telah kadaluarsa dan tidak diperpanjang lagi. Hasil penulisan ini dapat disimpulkan bahwa dalam tata cara pemungutan Pajak Reklame yang dilakukan oleh DPKD Kabupaten Pasuruan sudah cukup efektif dan hasil dari pemungutan tersebut sudah cukup bisa dirasakan. Terjadinya kendala – kendala tersebut menyebabkan pendapatan yang diterima sedikit berkurang, maka dari itu DPKD Kabupaten pasuruan perlu melakukan pendekatan secara personal kepada Wajib Pajak dan menerapkan sanksi yang tegas kepada aparat yang terbukti melakukan penyimpangan dan bekerjasama dengan wajib pajak