Analisis Perubahan Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Dokter Setelah Penghitungan Kembali PPh Terutang

ABSTRAKSI Abdillah, Faiz. 2012. Analisis Perubahan Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Dokter Setelah Penghitungan Kembali PPh Terutang pada Akhir Tahun Pajak. Tugas Akhir Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Pembimbing: Makaryanawati, S.E, M.Si, Ak Kata Kunci: Perubahan Penghitungan PPh Pasal 21, Penghitungan Kembali PPh Terutang. Sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, terdapat dua tahapan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Salah satu dari tahapan tersebut adalah pemotongan pajak dalam masa tahun berjalan yang dilakukan oleh pemberi kerja. Pelunasan pajak pada masa tahun berjalan dimaksudkan agar wajib pajak tidak dibebani PPh yang kurang dibayar terlampau besar jumlahnya pada saat dilakukan penghitungan kembali PPh terutang pada akhir tahun pajak. Di samping itu juga dapat dihindari terjadinya pajak yang lebih dibayar. Untuk meringankan beban wajib pajak, penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dipotong/dipungut oleh pemberi kerja setiap bulannya. Sejak berlaku PER-31/pj/2009 yang diperbaharui dengan PER-57/pj/2009, tatacara pemotongan PPh Pasal 21 menurut PER-15/pj/2006 telah ditinggalkan. Sebelumnya pada PER-15/pj/2006 untuk menentukan jumlah pajak yang harus dipotong, pemberi kerja akan menghitung sebesar 15% dari 50% jumlah penghasilan bruto wajib pajak. Kini berdasarkan PER-57/pj/2009, pemberi kerja melakukan pemotongan PPh Pasal 21 sebesar jumlah kumulatif dari 50% penghasilan bruto lalu dikalikan sesuai dengan lapisan tarif pajak menurut UU-PPh Pasal 17 ayat (1). Agar dapat dicapai tujuan penelitian secara maksimal maka dilakukan pengkajian atas ketentuan perpajakan berikut aturan pelaksanaannya dan undang-undang yang berkaitan dengan pemotongan PPh Pasal 21. Penulis berupaya memahami ketentuan perpajakan sebelumnya sampai dengan perubahannya yang terbaru. Dari tahapan ini kemudian dibandingkan kesesuaian kedua hasil penghitungan kembali PPh terutang baik menggunakan kredit pajak PER-15/pj/2006 maupun PER-57/pj/2009 terhadap UU-PPh Pasal 20 ayat (1) yang merupakan landasan dari peraturan pemotongan pajak penghasilan. Berdasarkan analisis langsung di KPP Pratama Malang Selatan, ditemukan kecenderungan terjadinya pajak lebih bayar atas penghasilan tenaga ahli yaitu dokter. Pemotongan menurut PER-57/pj/2009 cenderung mengakibatkan pajak lebih bayar menjadi semakin besar daripada pemotongan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit menurut PER-15/pj/2006. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan maksud dan tujuan UU-PPh pasal 20 ayat (1). Dari hasil penelitian diatas, penulis menyarankan agar pemerintah melakukan revisi atau pengkajian ulang atas Peraturan Dirjen Pajak PER-57/PJ/2009 di kemudian hari sehingga tidak lagi bertentangan dengan UU-PPh Pasal 20 ayat(1