Sengketa Perebutan Divestasi Saham Newmont Nusa Tenggara: Analisis Ekonomi Politik (2008-2012)

Competition to become the sole owner of Newmont Nusa Tenggara shares is very intense. Central government, local government, and house of representative are participating to obtain 31% shares of Newmont Nusa Tenggara, multinational corporation that operates in copper and gold mines. House of representatives is try to blocked the purchase of Newmont shares by government, with asking help from supreme audit agency (BPK) to support their claim. Specifically,based on this case, new tendency emerges in state capitalism in Indonesia, which is the emergence of capitalist and local government. This fierce competition between these actors proves that in Indonesia, the struggle to manage resource is not run by economic sense, but also political one. Kompetisi sengit terjadi guna memperebutkan kepemilikan saham di Newmont Nusa Tenggara. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dewan perwakilan rakyat berlomba untuk menguasai jatah 31% saham dari Newmont Nusa Tenggara, perusahaan multinasional yang bergerak di bidang tambang emas dan tembaga. DPR berusaha menghambat pembelian 7% saham Newmont dengan mengadukan hal ini kepada BPK untuk mendukung argumen DPR. Secara khusus, berdasarkan kasus ini, muncul kecenderungan baru dalam kapitalisme negara Indonesia, yakni adanya aliansi antara kapitalis dengan pemerintah daerah. Kompetisi yang sengit antar aktor ini membuktikan bahwa di Indonesia, upaya untuk mengelola sumber daya alam bukan hanya berdasarkan logika ekonomi, namun juga logika politik