Menguji Kedudukan Keppres Nomor 34 Tahun 2003

Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah diundangkan dan dinyatakan berlaku sejak tanggal 7 Mei 1999. Oleh karena itu, UU ini sejak tanggal dimaksud telah mempunyai kekuatan mengikat terhadap peristiwa hukum yang terjadi. Fakta menunjukkan meskipun pelaksanaan UU itu telah berjalan memasuki tahun kelima, dalam pelaksanaannya masih terjadi "penyimpangan" sebagaimana diperkirakan pada awal saat diundangkannya UU yang bersangkutan. Tulisan ini bertujuan untuk mengulas sekitar penyimpangan pelaksanaan dimaksud, khususnya yang berhubungan dengan kewenangan di bidang pertanahan. Objek yang dianalisis yaitu sekitar penerbitan Keppres Nomor 34 Tahun 2003 dihubungkan dengan Tap. MPR Nomor 111/MP R/2000 dan Penerapan Asas Penyelenggaraan Pemerintahan (Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan). Hasil analisis menunjukan: 1) Penerbitan ketentuan Pasal 2 Keppres RI Nomor 34 Tahun 2003 tersebut belum sepenuhnya sejalan/seirama dengan amanat/isi ketentuan Pasal 11 UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah2) Penerbitan Keppres Nomor 34 Tahun 2003 tidak juga sejalan dengan penerapan tiga asas penyelenggaraan pemerintahan. Solusi permasalahan tersebut, yaitu apabila Pemerintah memang tidak berkehendak untuk menerapkan asas desentralisasi di bidang pertanahan, maka pemerintah harus melakukan revisi UU Nomor 22 Tahun 1999 khususnya yang menyangkut bidang pertanahan, dan kemudian melaksanakan pelimpahan kewenangan dimaksud kepada Daerah Provinsi melalui asas dekonsentrasi atau melimpahkan kewenangan kepada Daerah Kabupaten/Kota melalui tugas pembantuan. Namun sebaliknya jika Pemerintah lapang dada (legowo) dan mau menerima keputusan yang telah ditetapkan, maka sebaiknya Pemerintah segera melaksanakan pengakuan kewenangan di bidang pertanahan menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota agar tidak menyimpang dari amanat Pasal 11 UU Nomor 22 Tahun 1999