Pengaruh PP no. 10 tahun 1983 bagi keutuhan keluarga PNS Di propinsi DIY

Situasi dan ketenteraman hidup rumah tangga PNS merupakan salah satu faktor yang penting peranannya dalam usaha membantu meningkatkan tugas-tugas kedinasan, maka kehidupan PNS harus ditunjang oleh kehidupan keluarga yang serasi, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya tidak diganggu oleh masalah keluarga. Oleh karena itu dikeluarkanlah PP. 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Percerailan bagi PNS. Peraturan Pemerintah tersebut pada pokoknya lebih mempersulit PNS yang akan berpoligami dan akan melakukan perceraian daripada UUP. Serta melarang PNS hidup bersama di luar perkawinan. Dengan dikeluarkannya PP. tersebut, PNS yang akan melakukan perkawinan poligami dan perceraian harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Pejabat. Keharusan adanya ijin dari Pejabat tersebut dimaksudkan Pemerintah untuk menghambat terjadinya poligami dan perceraian yang Laporan Hasil Penelitian dilakukan PNS. Penelitian ini bersifat deskriptif komparatif yaitu menggambarkan kejadian perkawinan dan perceraian sebelum dan sesudah berlakunya PP tersebut, sehingga dapat diketahui apakah terdapat penurunan ataukah penambahan prosentase PNS yang melakukan poligami dan perceraian setelah berlakunya PP. Nomor 10 tahun 1983 di Daerah penelitian. Sedangkan penelitian dilakukan dengan cara mengadakan wawancara dengan responden yaitu PN, PA, KUA. Kantor Catatan Sipil dan Atasan PNS yang bersangkutan, di DIY, secara purposive non random sampling. Hasil penelitian menunjukkan adanya kecenderungan penurunan prosentase PNS yang melakukan poligami dan perceraian sesudah berlakunya PP 10 Tahun 1983 di daerah penelitian. Kata Kunci: Perkawinan - Undang-Undang dan Peraturan - PNS - PP 1