Usulan mekanisme penyaluran dana subsidi bbm yang partisipatif, tepatsasaran dan meminimalisir kebocoran dengan menggunakan sistem transfer bank

INTISARI Polemik seputar permasalahan BBM (Bahan Bakar Minyak) menjadi fokus seluruh masyrakat. Berbagai media massa nasional baik cetak maupun elektronik dan juga para pakar dan tokoh masyarakat menyoroti masalah kenaikan harga BBM. Bagi yang setuju menaikkan harga BBM beralasan bahwa subsidi itu membebani keuangan negara dan negara bisa terus defisit karenanya. Sedang yang menolak memiliki alasan bahwa kenaikan harga BBM pada saat kondisi perekonomian belum pulih benar akan membebani rakyat khususnya kaum miskin. Semula pemerintah merencanakan akan menggunakan sistem kupon, yaitu dengan membagi-bagikan kupon pada yang berhak menerima subsidi bahan bakar untuk kemudian ditukar dengan jenis bahan bakar yang dibutuhkan seperti tercantum di kupon. Sistem ini apabila dicermati lebih jauh memiliki banyak kelemahan, antara lain membuka lebar kesempatan terjadinya korupsi dan kolusi. Kesempatan terjadinya korupsi dan kolusi adalah pada tahap awal, ketika pembagian kupon bisa "dipermainkan" untuk tidak dibagikan ataupun hanya dibagikan pada kelompok tertentu yang menjadikan subsidi akan salah sasaran. Kemudian pemerintah merencanakan untuk menggunakan sistem cash. Sistem ini juga sangat rentan terhadap 1:ebocoran dana, inefisiensi waktu yang lama, birokrasi yang rumit dan kesulitan dalam pengawasan dan kontrol. Di tingkat pusat, tentunya akan terdapat kesulitan untuk menurunkan dana subsidi ke tingkat yang lebih bawah dalam bentuk cash. Perkembangan terakhir pada saat penyusunan laporan ini, pemerintah mengumumkan rencana mekanisme penyaluran dana subsidi BBM melalui tiga mekanisme yaitu: penyaluran dana tunai atau cash transfer dibawah koordinasi tingkat pusat dan dilaksanakan Dirjen Pembangunan Desa (Depdagri), sedangkan alokasi dana didasarkan data dan kondisi setempat, penyaluran subsidi BBM melalui pemberdayaan masyarakat setempat dalam pembangunan prasarana pedesaan dan perkotaan. Koordinasi oleh Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, dan Penyaluran Subsidi Melalui Koperasi. Alternatif pemanfaatan bank sebagai media penyaluran BBM berangkat dari pemikiran kemungkinan inefisiensi dan kebocoran yang ditimbulkan oleh alternatif yang dimunculkan pemerintah saat ini. Mekanisme bank diketahui memiliki kelebihan dari sisi keamanan atau dengan kata lain hak mereka untuk melakukan akses ke bank dihndungi oleh kerahasiaan bank dan mekanisme sistem bank. Dengan demikian kemungkinan terjadinya kebocoran sangat kecil, karena subsidi langsung masuk melalui rekening pribadi penerima subsidi. Penelitian dilaksanakan 17 September 2000 - 1 Oktober 2000 di Dusun klumpit Desa Kanogoro dan Dusun Ngepoh Desa Planjan Kecamatan Saptasari Kabupaten Gunungkidul DIY. Hasil analisis data menunjukkan bahwa terjadi peningkatan penerimaan masyarakat terhadap usulan mekanisme penyaluran subsidi BBM melalui sistem transfer bank. Hal ini membuktikan bahwa sosialisasi usulan mekanisme tersebut dapat diadopsi dan dipahami oleh masyarakat. Efektifitas sosialisasi ini dapat dilihat dari hasil analisis data yang menunjukkan perbedaan antara sebelum dan sesudah intervensi diberikan kepada kelompok eksperimen dengan tingkat signifikansi (P=0,000). Selain itu efektifitas sosialisasi juga dapat terlihat dari hasil analisis data kelompok kontrol yang tidak diberikan intervensi temyata tidak mengalami perbedaan (P = 0,906). Keywords: Bahan Bakar Minyak, sistem kupo