KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN RELOKASI PENDUDUK DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) TIKALA PASCA BANJIR 2014 DI KOTA MANADO

Pasca banjir bandang yang melanda kota Manado pada 15 januari 2014 yang banyak mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana termasuk perumahan warga khusunya yang tinggal dibantaran sungai. Peristiwa ini membuat pemerintah mengambil suatu langkah penanggulangan bencana dan mengamankan warga yang bermukim dibantaran sungai ketempat yang lebih aman dan layak huni dengan kata lain merelokasi warga. Relokasi adalah pemindahan suatu objek ke tempat yang baru dengan tujuan tertentu. Kebijakan relokasi yang diambil pemerintah bertujuan untuk melindungi dan mengamankan warga yang tinggal di daerah rawan bencana banjir seperti warga yang bermukim dibantaran sungai dipindahkan ke tempat yang aman agar terhidar dari bahaya potensi bencana yang dapat menimbulkan kerusakan bahkan korban jiwa. Melalui kebijakan relokasi warga yang diambil pemerintah diharapkan dapat menjadi harapan baru yang cerah dan baik bagi warga khususnya yang bermukim di bantaran sungai agar tidak lagi khawatir dan cemas akan menjadi korban banjir saat curah hujan tinggi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang mana kebijakan itu diukur dengan empat kriteria kebijakan yang baik yaitu tingkat hidup masyarakat meningkat, terjadi keadilan by the law, diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat, terjaminnya pengembangan berkelanjutan. Fokus penelitian ini yakni Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Relokasi Penduduk Daerah Aliran Sungai (DAS) Tikala Pasca Banjir 2014 Di Kota Manado. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan relokasi yang dilakukan pemerintah masih banyak yang perlu dibenahi mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana serta infrastruktur di pemukiman relokasi yang harus segera dilengkapi, penertiban terhadap warga yang kembali bermukim pasca direlokasi serta urgensi membuat model pengembangan berkelanjutan.Kata Kunci : Kebijakan, Relokasi, Manad