EKSISTENSI POLIKLINIK KESEHATAN PERUSAHAAN DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL KESEHATAN (Studi Pada PT. Sari Bumi Kusuma – Alas Kusuma Group)

ABSTRACTThis thesis discusses the existence of the company's health clinic in the social security system of health (studies on PT. Sari Bumi Kusuma - Alas Kusuma Group). The method used in this research is normative sociological approach. From the results of this thesis can be concluded that health care services for the employees of PT. Sari Bumi Kusuma - Alas Kusuma Group by the Institution of Social Security done in various stages must be known, of certain rights, procedures for health care, health insurance, implementation of health insurance and the method of implementation of the National Health Insurance (JKN) as a method of restitution is limited , methods of medical services directly, and the method of payment to medical personnel and their dues will be issued by the participants.the settlement that has been stated in the deed of agreement. Implementation and employee dissatisfaction PT. Sari Bumi Kusuma - Alas Kusuma Group on health services in conjunction degan program BPJS General Hospital or Health Center, owned by the Government due to the disputes that occur in primary health care, which until now has not been resolved, while the dispute is as follows: Queue patients BPJS at health centers in each region, decrease in medical and non-medical services and doctors in private practice patients rarely receive BPJS. Then Dispute BPJS health services in secondary health care is a patient referral inpatient still suspended, unavailability of treatment rooms for patients BPJS and rejection at the emergency room, Jampersal deprecated in BPJS and Reduction of health services from the national Social Security program before. Efforts undertaken by PT. Sari Bumi Kusuma - Alas Kusuma Group made efforts to improve social security for employees and the public health is PT. Sari Bumi Kusuma - Alas Kusuma Group still register their employees to follow the program BPJS gradually. Then Dispute BPJS health services in secondary health care is a patient referral inpatient still suspended, unavailability of treatment rooms for patients BPJS and rejection at the emergency room, Jampersal deprecated in BPJS and Reduction of health services from the national Social Security program before. Efforts undertaken by PT. Sari Bumi Kusuma - Alas Kusuma Group made efforts to improve social security for employees and the public health is PT. Sari Bumi Kusuma - Alas Kusuma Group still register their employees to follow the program BPJS gradually. Then the PT. Sari Bumi Kusuma - Alas Kusuma Group remains functioning health Polyclinic held for airport employees and the community around the industry who want treatment. Services for employees or the general public health BPJS participants held in the Company Polyclinic Physicians in cooperation with health BPJS. Especially for employees who have not registered for the BPJS health, medical services remained at the Polyclinic company and handled by doctors who cooperate with BPJS with the cost borne by the company.In case polyclinic facilities use the company does not charge rent (free). The Company continues to provide drugs in the clinic for employees of companies both listed as participants BPJS and not with the provision that if the health service is performed outside the doctor's office hours BPJS health.Keywords: Existence Polyclinic, Corporate Health, Social Security System Health.ABSTRAKTesis ini membahas eksistensi poliklinik kesehatan perusahaan dalam sistem jaminan sosial kesehatan (studi pada PT. Sari Bumi Kusuma – Alas Kusuma Group). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa Pelayanan pemeliharaan kesehatan bagi karyawan Perusahaan PT. Sari Bumi Kusuma – Alas Kusuma Group oleh badan penyelenggara jaminan sosial dilakukan dengan berbagai macam tahap yang harus diketahui, dari beberapa hak, tata cara pelayanan kesehatan, jaminan kesehatan, penyelenggaraan jaminan kesehatan dan metode dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) seperti metode restitusi terbatas, metode pelayanan medis secara langsung, dan metode pembayaran kepada tenaga medis beserta iuran yang akan dikeluarkan oleh para peserta. Pelaksanaan dan ketidakpuasan karyawan Perusahaan PT. Sari Bumi Kusuma – Alas Kusuma Group terhadap pelayanan kesehatan dalam hubungannya degan program BPJS di Rumah Sakit Umum atau Puskemas milik Pemerintah disebabkan oleh sengketa yang terjadi dalam pelayanan kesehatan primer yang sampai saat ini belum terselesaikan, adapun sengketa yang terjadi adalah sebagai berikut : Antrian pasien BPJS pada Puskesmas di masing-masing daerah, Penurunan pelayanan medik maupun non medik dan dokter praktek pribadi jarang menerima pasien BPJS. Kemudian Sengketa pelayanan kesehatan BPJS di pelayanan kesehatan skunder adalah pasien rujukan rawat inap masih ditangguhkan, tidak tersedianya ruang perawatan bagi pasien BPJS dan penolakan pada unit gawat darurat, Jampersal tidak berlaku lagi di BPJS dan Pengurangan pelayanan kesehatan dari program Sistem Jaminan Sosial nasional sebelumnya. Upaya-upaya yang dilakukan oleh PT. Sari Bumi Kusuma – Alas Kusuma Group melakukan upaya-upaya guna meningkatkan jaminan sosial kesehatan bagi karyawan dan masyarakat adalah Perusahaan PT. Sari Bumi Kusuma – Alas Kusuma Group tetap mendaftarkan karyawannya untuk mengikuti program BPJS Kesehatan secara bertahap. Kemudian pihak Perusahaan PT. Sari Bumi Kusuma – Alas Kusuma Group tetap memfungsikan Poliklinik kesehatan yang dimiliki untuk melayani karyawan maupun masyarakat sekitar lokasi Industri yang ingin berobat. Pelayanan bagi karyawan atau masyarakat umum peserta BPJS kesehatan dilaksanakan di Poliklinik Perusahaan dengan Dokter yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan. Khusus untuk karyawan yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS kesehatan, pelayanan pengobatan tetap di Poliklinik perusahaan dan ditangani oleh Dokter yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dengan biaya ditanggung oleh perusahaan.Dalam hal penggunaan fasilitas poliklinik perusahaan tidak dikenakan biaya sewa (gratis). Perusahaan tetap menyediakan Obat-obatan di poliklinik perusahaan bagi karyawan baik yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan maupun tidak dengan ketentuan jika pelayanan kesehatan tersebut dilakukan diluar jam praktek dokter BPJS kesehatan.Kata Kunci: Eksistensi Poliklinik, Kesehatan Perusahaan, Sistem Jaminan Sosial Kesehatan