PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PEMBERI JAMINAN FIDUSIA YANG KARENA KESENGAJAANNYA MELAHIRKAN PERJANJIAN FIDUSIA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PASAL 35 UNDANG-UNDANG NO 42 TAHUN 1999 TENTANG FIDUSIA (Studi Kasus PT Sinar Mas Multi Finance)

AbstractFiducia at Law no 42 tahun 1999 to regulate date 30 september 1999 and to pubic in Regulate Constitusi at 1999 Nomor 168 to formulate as delegasi to prifate and fiducia basic. Together with demand of nowadays, conventional pawning is considered unable to accommodate public needs especially small entrepreneur related to object that has to be guaranteed. Therefore to fulfill demand of public, pawn-shop has launched new program with giving installment payment with fiduciary system. The fiduciary system considered can overcome difficulties of public especially small entrepreneurs in obtaining credit with guarantee. Therefore credit can be agreed and the guarantee remains to be occupied by debtor. As the government program to support giving credit to small and middle entrepreneur, giving credit based on fiduciary system can help not only debtor but also creditor. One of parameters of good guarantee is when the guarantee right can be executed immediately with simple process, efficient, and having law certainty. The research methodology used was Jurisdical Empirical, which analyzes the extend of the effectiveness of the appliying regulation, which in this case is for analyzing qualitatively the execution of fiduciary guarantee at pawn shop. The data used was primary data that was taken directly from the field by using interview and questioners, and secondary data that was literature. The data analysis used was analysis qualitative by using deductive concluding..Key words : Childbirth agreement FiduciaryAbstrakUndang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia yang diundangkan pada tanggal 30 september 1999 dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor.168 yang dirumuskan sebagai penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan. Sehubungan dengan penjaminan diatas, maka yang harus dilakukan oleh penerima fidusia (kreditor) apabila pemberi fidusia (debitor) berbuat kesalahan yang berupa kesengajaan yang dilakukan pemberi fidusia (debitor) berupa mamalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak. Melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia., maka dalam peristiwa seperti itu, penerima fidusia (kreditor) bisa melaksanakan eksekusinya atas benda jaminan fidusia dan menuntut secara pidana yang diatur dalam pasal 35 Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Fidusia. Secara umum eksekusi merupakan pelaksanaan atau keputusan pengadilan atau akta, maka pengambilan pelunasan kewajiban kreditor melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitor. Sejalan dengan program pemerintah untuk menggiatkan pemberian kredit kepada pengusaha kecil dan golongan ekonomi lemah yang mana merupakan bagian terbesar dari rakyat Indonesia. Sehingga diharapkan dengan kredit berdasarkan sistem Fidusia dapat membantu baik bagi penerima kredit maupun pemberi kredit. Salah satu parameter dari jaminan hutang kebendaan yang baik adalah bila hak jaminan dapt dieksekusi secara cepat dengan proses yang sederhana, efisien dan mengandung kepastian hukum. Metode penelitian menggunakan metode Yuridis Empiris, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan/perundang-undangan atau hokum yang sedang berlaku secara efektif dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang pelaksanaan jaminan fidusia Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu wawancara dan data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Analisa yang digunakan adalah analisis kualitatif yang penarikan kesimpulannya secara deduktif.Kata Kunci : Melahirkan perjanjian Jaminan Fidusi