EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2014 DI MAHKAMAH KONSTITUSI

ABSTRACTThis thesis discuss the effectiveness of dispute resolution 2014 legislative election results in the Constitutional Court. From the results of research using normative law research method can be concluded, that: There has been an increase in the number of cases from 655 cases PHPU (Pilleg 2009) to 902 cases (Pilleg 2014). In the case judging by the number pesertapemilunya, Pilleg 2009 far more than 2014 Pilleg 2009 diikutioleh 11 219 candidates DPR and DPD candidates 1116, whereas in 2014 only Pilleg 6607 followed by the House of Representatives candidates and 945 candidates DPD. Increase in cases is due to the procedural law of the Court has broadened the legal standing of the applicant which is not only political parties and individual candidates for the DPD, also individual candidates DPR and DPRD both provincial and district / city. As a result in 2014 Pilleg add some 118 cases of individual petition. Dissatisfaction with the process, namely the emergence of many alleged violations. Dissatisfaction of this process does not necessarily indicate poor quality of recall of 902 cases filed, only 22 cases were granted the 2,4persen. During the filing of the petition, the Constitutional Court issued a different release related to the number of cases received. The case number was changed from every stage of acceptance of the case. The difference is due to differences in the number of policies in force between the constitution and the general secretary of the Constitutional Court judges who then gave Ruan gbagi pemoho nuntuk apply for passing of the deadline 3x24 hours. As a result, some of the petition must be declared not accepted due to the overdue filing. Should the Court can refuse the request during the registration process is closed, so do not give up hope palsu.Pengaturan Dispute Settlement Legislative Election Results In the Constitutional Court More Effective Into his future is together Election Commission (KPU), Election Supervisory Body (Bawaslu ) to establish a dispute resolution mechanisms and electoral complaints within the electoral system in Indonesia.Such mechanisms necessary to protect the rights of citizens and help determine whether the election is really a true reflection of the will of its citizens. so that the elections can be credible, it is important for voters and election contestants to have access to the electoral resolution mechanism that is independent, fair, accessible and effective. However, in order to strengthen the dispute resolution structures and make it more user-friendly (easy to use) and effective, Indonesia needs to take some important steps before the national elections going forward with ratification of the Electoral Law timely by the House of Representatives (DPR), Bawaslu and Supervisory Committee's mandate is to mediate in order to ease the burden sengekat Commission and allow more cases to be processed by shorter.Keywords: Effectiveness of Dispute Settlement Election ResultsiiiABSTRAKTesis ini membahas masalah efektivitas penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum legislatif 2014 Di Mahkamah Konstitusi. Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normative diperoleh kesimpulan, bahwa : Telah terjadi peningkatan jumlah kasus PHPU dari 655 kasus (Pilleg 2009) hingga 902 kasus (Pilleg 2014). Pada hal dilihat dari jumlah pesertapemilunya, Pilleg 2009 jauh lebih banyak dibanding 2014. Pilleg 2009 diikutioleh 11.219 caleg DPR dan 1.116 caleg DPD, sedangkan Pilleg 2014 hanya diikuti oleh 6.607 caleg DPR dan 945 caleg DPD. Peningkatan kasus ini disebabkan oleh Hukum acara MK telah memperluas legal standing pemohon yakni tidak hanya partai politik dan perseorangan calon DPD, juga perseorangan Caleg DPR dan DPRD baik propinsi maupun kabupaten/kota. Akibatnya dalam Pilleg 2014 menambah permohonan perseorangan sejumlah 118 kasus. Ketidakpuasan terhadap proses, yakni munculnya banyak dugaan pelanggaran. Ketidak puasan terhadap proses ini tidak serta merta menunjukkan buruknya kualitas penyelenggaraan mengingat dari 902 kasus yang diajukan, hanya 22 kasus yang dikabulkan yakni 2,4persen. Selama pengajuan permohonan, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan rilis yang berbeda terkait jumlah perkara yang diterima. Jumlah perkara tersebut mengalami perubahan dari setiap tahapan penerimaan perkara. Perbedaan jumlah ini disebabkan perbedaan kebijakan yang diberlakukan antara hakim konstitusi dan sekjen MK yang kemudian memberikan ruan gbagi pemoho nuntuk mengajukan permohonan lewat dari batas waktu 3x24 jam. Akibatnya beberapa permohonan harus dinyatakan tidak diterima akibat melewati batas waktu pengajuan permohonan. Mestinya MK bisa menolak permohonan tersebut pada saat proses pendaftaran ditutup, sehingga tidak memberikan harapan palsu.Pengaturan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif Di Mahkamah Konstitusi Yang Lebih Efektif Ke Masa Depannya adalah bersama-sama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk membentuk mekanisme-mekanisme penyelesaian sengketa dan pengaduan pemilu di dalam sistem pemilu di Indonesia. Mekanisme semacam itu penting untuk melindungi hak warga negara dan membantu menentukan apakah pemilu benar-benar merupakan cerminan yang sesungguhnya dari kehendak warganya. agar pemilu dapat dianggap kredibel, penting bagi para pemilih dan kontestan pemilu untuk memiliki akses ke mekanisme penyelesaian pemilu yang independen, adil, dapat diakses dan efektif. Namun, untuk memperkuat struktur-struktur penyelesaian sengketa dan membuatnya lebih user-friendly (mudah digunakan) dan efektif, Indonesia perlu mengambil beberapa langkah penting sebelum pemilu nasional tahun kedepannya dengan pengesahan Undang-Undang Pemilu yang tepat waktu oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bawaslu dan Panwaslu memiliki mandat untuk memediasi sengekat agar meringankan beban KPU dan memungkinkan lebih banyak kasus untuk dapat diproses dengan lebih singkat.Kata Kunci: Efektivitas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umu