KOORDINASI DAN PENGAWASAN PENYIDIK POLRI TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI POLDA KALIMANTAN BARAT

ABSTRAKTesis ini membahas masalah koordinasi dan pengawasan penyidik polri terhadap proses penyidikan tindak pidana oleh penyidik pegawai negeri sipil di polda kalimantan barat. Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis diperoleh kesimpulan, bahwa Dalam penulisan tesis ini telah ditunjukkan pelaksanaan koordinasi dan pengawasan penyidik Polri (dalam hal ini Seksi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Kalbar) terhadap proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh PPNS yang terjadi selama ini di daerah hukum Polda Kalbar, Instansi Pemerintah di daerah hukum Polda Kalbar yang para PPNS nya melaksanakan penyidikan tidak sesuai ketentuan dan faktor penyebabnya serta upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan Seksi korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Kalbar terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS belum sesuai ketentuan yang berlaku, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan KUHAP, Undang Undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, Undang undang yang menjadi dasar hukum PPNS masing-masing, dan Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh PPNS, serta Peraturan Kapolri Nomor 20 tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi PPNS. Jadi pelaksanaan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan di daerah hukum Polda Kalbar, ada penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan yang ada, meskipun proses penyidikan dapat berjalan sampai ke proses pemeriksaan di sidang pengadilan.Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan Seksi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Kalbar terhadap proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh PPNS di daerah hukum Polda Kalbar masih belum sesuai dengan ketentuan perundang-udangan yang berlaku. Rekomendasi nya adalah ; Bahwa Perlu adanya pembentukan tim khusus terdiri atas Pejabat Polri (Bareskrim Polri), Para Pejabat Kementerian/ Non Kementerian yang membawahi PPNS (diwakili Direktur Jenderal), dan Kejaksaan Agung untuk menyusun konsep petunjuk teknis pelaksanaan koordinasi dan pengawasan dalam proses penyidikan oleh PPNS, lalu dituangkan dalam Keputusan Bersama antara Kapolri, Para Pejabat kementerian/ Lembaga Non Kementerian yang membawahi PPNS, dan Kejaksaan Agung agar dalam pelaksanaan penyidikan tidak terjadi tumpang tindih dan pelaksanaan koordinasi dan pengawasan dapat berjalan lancar sesuai ketentuan. Perlunya Keputusan Bersama antara Kapolda Kalbar, Kajati Kalbar, danGubernur Kalbar sebagai atasan Kepala Badan/ Dinas di Pemerintah Provinsi Kalbar yang membawahi PPNS, serta Kepala Kanwil / Instansi Pemerintah Pusat yang memiliki PPNS yang berada di daerah hukum Polda Kalbar tentang Pelaksanaan Koordinasi dan Pengawasan terhadap Poses Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS. Meningkatkan komunikasi dan hubungan kerja antara penyidik Polri yang bertugas di Seksi korwas PPNS dan Instansi yang membawahi PPNS, melalui2penunjukkan seorang penghubung di masing-masing Instansi.Perlu adanya Peraturan Pemerintah tentang sanksi terhadap aparat penegak hukum yang tidak melakukan ketentuan koordinasi dan pengawasan dalam proses penyidikan.Pelaksanaan penyidikan memerlukan spesialisasi dan harus dipisahkan daripekerjaan lain, sehingga PNS yang sudah diangkat sebagai PPNS melalui Keputusan Menkum dan Ham RI, seharusnya ditugaskan di fungsi penyidikan dan tidak diberi tugas di luar fungsi penyidikan, sehingga di instansi tersebut sangat perlu ada jabatan struktural khusus mewadahi PPNS.ABSTRACTThis thesis addresses the issue of coordination and supervision of the national police investigators to process criminal investigations by investigators civil servants in West Kalimantan regional police. From the results of research using normative legal research methods and sociological conclusion, that in this thesis has shown coordination and supervision of police investigators (in this case Section Korwas PPNS Dit Reskrimsus Police West Kalimantan) on the process of investigation of criminal offenses committed by investigators that occurred during the The law in the area of West Kalimantan Police, Government Agencies in the area of law that the West Kalimantan Police investigators carry out their investigation and not in accordance with the causes and efforts should be made to improve the coordination and supervision of the investigation conducted by PPNS.Pelaksanaan coordination and supervision Section korwas PPNS Dit Reskrimsus Police West Kalimantan on the investigation conducted by investigators is not appropriate regulations, as stipulated in the provisions of the Criminal Procedure Code, Law No. 2 of 2002 on the Police, the Constitution Act which forms the legal basis PPNS respectively, and Regulation Chief of Police No. 6 of 2010 on Management Investigations by investigators, as well as the Police Regulation No. 20 of 2010 on the coordination, supervision and guidance of Investigation for investigators. So the coordination and supervision of the investigation in the area of police law ordinance, there is a deviation from the provisions of the existing legislation, although the investigation process can be run up to the inspection process in the trial pengadilan.Pelaksanaan coordination and supervision Section Korwas PPNS West Kalimantan Regional Police Directorate Reskrimsus to the investigation process criminal offenses committed by investigators in the area of West Kalimantan Police law is still not in accordance with the provisions of the applicable laws and crustaceans. Her recommendations were; That should be the establishment of a special team consisting of officials Police (Criminal Investigation Police), Officials of the Ministry / Non ministry in charge of investigators (represented by the Director-General), and the Attorney General to draft technical guidance, coordination and supervision in the process of investigation by the investigators, then poured in a joint decree between the National Police, the officials of ministries / Institutions Non ministry in charge of investigators, and the Attorney General for the implementation of investigation there is no overlap and coordination and monitoring can proceed smoothly in accordance with provisions. The need for joint decree between the police chief of West Kalimantan, Kajati ordinance, danGubernur West Kalimantan as supervisor Head of Agency / Department in the Government of West Kalimantan province in charge of investigators, as well as the Head of Regional Office / Central Government which has investigators in the area of law Polda West Kalimantan on the Implementation Coordination and Supervision of Poses Investigation conducted by investigators. Improve communication and working relationship between police investigators assigned in Section korwas investigators and institutions in charge of investigators, through the appointment of a liaison in each Instansi.Perlu the Government Regulation on sanctions against law enforcement officers who do not carry out the provisions3of the coordination and supervision in the investigation process .Pelaksanaan investigation requires specialization and must be separated ofjob another, so that civil servants who have been appointed as investigators through Decision Menkum and Ham RI, should be assigned in the function of the investigation and were not given the task outside the functions of investigation, so that the agency is very necessary to have a special structural positions to accommodate PPNS