Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

ABSTRAKPenjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang telah lama menjadi sorotan oleh para akademisi, praktisi maupun warga pengguna perbankan syariah lantaran mengakibatkan ketidakpastian hukum. Pasal ini kemudian diajukan uji materi oleh Pemohon Ir. H. Dadang Achmad kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 93/PUU-X/2012 menyatakan bahwa seluruh Penjelasan Pasal 55 ayat (2) dinyatakan inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan hal tersebut penyusun tertarik untuk meneliti perihal alasan dan pertimbangan hakim dalam putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012, serta bagaimana akibat hukum putusan tersebut. Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (library research) dan menggunakan pendekatan normatif yuridis. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer dan Sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-/2012 terkait dengan Kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan, baik dari buku, internet, ataupun karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan : 1) alasan dalam pertimbangan putusan MK adalah choice of forum dalam pilihan penyelesaian sengketa dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, 2) Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 ini termasuk mengabulkan dengan sifat negative legislature yang menekankan pentingnya asas kepastian hukum dalam hal litigasi, akan tetapi dalam hal non-litigasi justru menyebabkan ketidakpastian hukum, 3) Pasca putusan MK tersebut memperkokoh kewenangan absolut (mutlak) peradilan agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, dan 4) Masih dibenarkan penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui non-litigasi, karena putusan tersebut masih memenuhi asas kebebasan berkontrak dengan mengembalikan kepada aturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu berupa mediasi, negosiasi, konsultasi, arbitrase, konsiliasi maupun pendapat ahli.Kata kunci : Perbankan syariah, litigasi, non-litigasi, pengadilan agama2ABSTRACTJuridical Analysis of Constitutional Court Decision No. 93/PUU-X/2012 in the Islamic Banking Dispute ResolutionElucidation of Article 55 paragraph (2) of Law No. 21 of 2008 concerning Islamic Banking which has long been highlighted by academics, practitioners and citizens of the Islamic banking because the resulting legal uncertainty. This article then filed a judicial review by the Applicant Ir. Dada H. Achmad to the Constitutional Court. The Constitutional Court through decision No. 93/PUU-X/2012 states that the whole explanation of Article 55 paragraph (2) declared unconstitutional and does not have binding legal force. Based on the authors are interested in researching the reasons and considerations regarding judges in the Constitutional Court decision No. 93/PUU-X/2012, as well as how the legal consequences of the decision. This research included in the library research and using normative juridical approach. Materials used in this study is data Primary and Secondary. Primary data in this study is from the Constitutional Court Decision No.93/PUU-X/2012 related to the settlement of disputes Authority of Islamic banking. Secondary data sources of this research is the data obtained from literature sources, either from books, the internet, or scientific work relating to the cases studied. Based on the results of research are: 1) the reasons in the judgment of the Constitutional Court is the choice of forum in the choice of dispute resolution may cause legal uncertainty, 2) Court Decision No. 93/PUU-X/2012 including the grant to the nature of negative Legislature that emphasizes the importance of the principle of certainty law in the event of litigation, but in the case of non-litigation it causes legal uncertainty, 3) After the decision of the Court solidify absolute authority (absolute) religious courts in resolving disputes Islamic banking, and 4) are still justified dispute resolution Islamic banking through non-litigation , because the decision was still satisfy the principle of freedom of contract to restore the rule of Law Number 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution, namely in the form of mediation, negotiation, consultation, arbitration, conciliation and expert opinion.Keywords: Islamic banking, litigation, non-litigation, religious court