KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN AGAMA DALAM MENANGANI PERKARA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

A B S T R A KTesis ini membahas tentang kompetensi absolut pengadilan agama dalam menangani perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pontianak. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis sebab-sebab timbulnya problem yuridis sehingga belum efektifnya pelaksanaan kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pontianak dan upaya yang dilakukan agar dapat keluar dari problem yuridis tersebut sehingga kompetensi absolut Pengadilan Agama dapat dilaksanakan secara efektif. Melalui pendekatan yuridis normatif serta metode penelitian kualitatif diperoleh kesimpulan, bahwa belum efektifnya kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah disebabkan oleh: (a) adanya ketentuan Pasal 55 ayat (2) dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; dan (b) kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai kompetensi absolut dari Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan sehingga kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah dapat dilaksanakan secara efektif, yaitu: (a) Perlu dilakukan sosialisasi secara menyeluruh terhadap masyarakat mengenai kompetensi absolut dari Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan (b) Perlu adanya perangkat hukum yang mengaturnya lebih lanjut, terutama perangkat hukum materiil berkenaan dengan penanganan perkara ekonomi syariah sehingga tidak menimbulkan dualisme dalam kaitannya dengan kewenangan absolut antara Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah.Kata kunci : kompetensi absolut pengadilan agama - ekonomi syariah.A B S T R A C TThis thesis discusses absolute competence of religious courts in handling cases of Islamic economics in the Religious Pontianak. In addition it also has the goal of which is to reveal and analyze the causes of problems that have not been effective judicial implementation absolute competence religious courts in handling cases of Islamic economics in Pontianak Religious Court and the efforts made in order to get out of the juridical problems so that absolute competence Religious Court can be effectively implemented. Through a normative juridical approach and qualitative research methods can be concluded, that the ineffectiveness of absolute competence religious courts in handling cases of Islamic economics is caused by: (a) the provisions of Article 55 paragraph (2) and Explanation of Law No. 21 of 2008 concerning Banking Syariah and Article 59 paragraph (3) of Law No. 48 of 2009 on Judicial Power, and (b) lack of public education about the absolute competence of religious courts in handling cases of Islamic economics . The efforts to do so absolute competence religious courts in handling cases of Islamic economics can be effectively implemented , namely : (a) It should be disseminated to the public about the overall absolute competence of religious courts in handling cases of Islamic economics as stipulated in Law No. 3 of 2006 on the Amendment of Act No. 7 of 1989 on Religious Courts, and (b) Need for the laws that govern them further, especially the substantive law with respect to the handling of the case so as not to give rise to Islamic economic dualism in relation to the authority absolute between the General Court and the Court of Religion in handling cases of Islamic economics .Keywords : the absolute competence of religious courts - Islamic economics