ABSTRAKVisi Mahkamah Agung adalah menjadikan peradilan yang Agung, hal ini juga menjadi komitmen lembaga Peradilan dibawahnya khususnya Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk mewujudkannya. Perwujudannya PTUN sebagai lembaga berwibawa harus mendapat dukungan baik dari internal maupun dari eksternal Peradilan.Upaya untuk mencapai peradilan yang berwibawa terus dilakukan dengan melakukan pemecahan-pemecahan masalah yang dihadapi dengan cara melakukan perubahan-perubahan baik dari segi sistem, subtansi, prosedur maupun dari segi peraturan/regulasi.Peningkatan sumber daya manusia, pengawasan dan pembinaan yang efektif serta peningkatan sarana dan prasarana yang memadai diharapkan dapat mewujudkan PTUN yang berwibawa.Kata Kunci : Mewujudkan, P...
Pengadilan Administrasi merupakan salah satu sarana untuk merealisir jalur pemerataan kesempatan mem...
Lahirnya Peradilan Tata Usaha Negara dapat disimpulkan merupakan tuntutan masyarakat Indonesia yang ...
Keadilan, kepastian dan kemanfaatan merupakan 3 (tiga) nilai dasar yang terkandung dalam hukum. Perm...
Terwujudnya pemerintahan yang baik sesuai Undang-undang Dasar dan terbentuknya PTUN merupakan bukti ...
Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) diadakan untuk menghadapi kemungkinan timbulnya perbenturan kepen...
Peradilan tata usaha Negara (ptun) diadakan untuk menghadapi kemungkinan timbulnya perbenturan kepen...
AbstrakHukum Acara Peradilan Administrasi (murni), sehingga suatu gugatan tidak menghalangi dilaksan...
Beschikking atau Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah tindakan hukum yang bertujuan untuk menga...
ABSTRAK KTUN sebagai objek sengketa di PTUN telah diatur dalam UU PTUN termasuk prosedurnya. Setelah...
Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara yang sering disingkat dengan Peratun sebagai bagian dari pera...
Permohonan peninjauan kembali merupakan upaya hukum yang disediakan bagi Para Pihak yang bersengket...
Lahirnya Peradilan Tata Usaha Negara dapat disimpulkan merupakan tuntutan masyarakat Indonesia yang ...
Indonesia is a rule of law country, which means that all government administration actions must be b...
Abstrak Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat p...
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah serangkaian peraturan perundang-undangan yang mengatu...
Pengadilan Administrasi merupakan salah satu sarana untuk merealisir jalur pemerataan kesempatan mem...
Lahirnya Peradilan Tata Usaha Negara dapat disimpulkan merupakan tuntutan masyarakat Indonesia yang ...
Keadilan, kepastian dan kemanfaatan merupakan 3 (tiga) nilai dasar yang terkandung dalam hukum. Perm...
Terwujudnya pemerintahan yang baik sesuai Undang-undang Dasar dan terbentuknya PTUN merupakan bukti ...
Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) diadakan untuk menghadapi kemungkinan timbulnya perbenturan kepen...
Peradilan tata usaha Negara (ptun) diadakan untuk menghadapi kemungkinan timbulnya perbenturan kepen...
AbstrakHukum Acara Peradilan Administrasi (murni), sehingga suatu gugatan tidak menghalangi dilaksan...
Beschikking atau Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah tindakan hukum yang bertujuan untuk menga...
ABSTRAK KTUN sebagai objek sengketa di PTUN telah diatur dalam UU PTUN termasuk prosedurnya. Setelah...
Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara yang sering disingkat dengan Peratun sebagai bagian dari pera...
Permohonan peninjauan kembali merupakan upaya hukum yang disediakan bagi Para Pihak yang bersengket...
Lahirnya Peradilan Tata Usaha Negara dapat disimpulkan merupakan tuntutan masyarakat Indonesia yang ...
Indonesia is a rule of law country, which means that all government administration actions must be b...
Abstrak Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat p...
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah serangkaian peraturan perundang-undangan yang mengatu...
Pengadilan Administrasi merupakan salah satu sarana untuk merealisir jalur pemerataan kesempatan mem...
Lahirnya Peradilan Tata Usaha Negara dapat disimpulkan merupakan tuntutan masyarakat Indonesia yang ...
Keadilan, kepastian dan kemanfaatan merupakan 3 (tiga) nilai dasar yang terkandung dalam hukum. Perm...