ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN KERUGIAN PT PLN (PERSERO) AKIBAT PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK TANPA ALAS HAK OLEH BUKAN PELANGGAN BERDASARKAN KEPUTUSAN DIREKSI NOMOR : 0088-Z.P/DIR/2016 TENTANG PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK

ABSTRAKTesis ini berjudul “Analisis Yuridis Penyelesaian Kerugian PT PLN (Persero) Akibat Pemakaian Tenaga Listrik Tanpa Hak Oleh Bukan Pelanggan Berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik”. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum yuridis normatif diperoleh kesimpulan, bahwa secara yuridis normatif, PT PLN (Persero) berwewenang untuk melaksanakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). PT PLN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas untuk menyediakan tenaga listrik di Indonesia. PT PLN (Persero) berbentuk Perseoran sehingga dalam menjalankan perusahaan dilaksanakan berdasarkan Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan. Salah satu tujuan dibentuknya Perseroan adalah untuk mendapatkan keuntungan dalam menjalankan usaha. Dalam rangka mendapatkan keuntungan, PT PLN (Persero) berusaha untuk mengurangi kerugian terhadap pemakaian tenaga listrik oleh Bukan Pelanggan. Untuk mengurangi kerugian tersebut, PT PLN (Persero) melaksanakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dan sebagai bentuk pelayanan kepada pelanggannya. Dalam melaksanakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), PT PLN (Persero) sesuai dengan prosedur yang ada. Setiap temuan pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan dan bukan pelanggan mempunyai sanksi masing – masing tergantung jenis pelanggarannya. Untuk pelanggan, PT PLN (Persero) sudah mempunyai dasar hukum yang kuat berupa Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) sebagai legal standing untuk menindak dan memberikan sanksi. Namun untuk Bukan Pelanggan, yang tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan PT PLN (Persero) maka akan dikenakan aturan sesuai dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik yang mana dikenakan Tagihan Susulan IV (TS IV). Penindakan terhadap Bukan Pelanggan ini dilakukan dengan kesepakatan antara PT PLN (Persero) dengan Pelanggan untuk dikenakan TS IV. Apabila Bukan Pelanggan tidak menyetujui pengenaan TS IV tersebut, maka PT PLN (Persero) dapat mengajukan Bukan Pelanggan tersebut ke ranah hukum (hukum pidana). Oleh karena itu, TS IV yang disepakati antara PT PLN (Persero) dengan Bukan Pelanggan adalah sebuah bentuk hukum baru (kesepakatan korban dan pelaku). Hal ini merupakan bentuk penerapan Hukum Progresif di Perusahaan yang mana hukum itu bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dan memperbaiki keadaan akibat terjadinya pelanggaran (Pemakaian tenaga listrik).Kata Kunci : Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), Bukan Pelanggan.ABSTRACTThis thesis is untitled “Juridical Analysis of PT PLN (Persero)’s Loss Settelement Due To The Use of Electicity Power Without Rights by Non – Customers Based on the Decree of The Board of Directors of PT PLN (Persero) Number 0088-Z.P/DIR/2016 About Managing Electricity Usage”. Through literature study using the normative juridical law approach, it can be conclude that in Juridical Normative manner, PT PLN (Persero) has the authority to carry out electric power usage control (P2TL) based on the Decree of the Board of Directors of PT PLN (Persero) Number 0088-Z.P/DIR/2016 concerning control Use of Electric Power as a follow-up to the Regulation of The Minister of Energy and Mineral Resourches Number 33 od 2014 concerning The Level of Service Quality and Cost Related to Electric Power Distribution by PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero). PT PLN (Persero) is a state – Owned Enterprise taht is given assignment to provide electricity in Indonesia. PT PLN (Persero) is in the form of a company so that in carrying out the company, it shoul be based on Law Number 40 of 2007. One of objectives of the establishment of the company is to gain profits in running a bussines. In order to gain profit, PT PLN (Persero) strives to reduse losses from the use of electricity by Non-Customers. To reduce this losses, PT PLN (Persero) carries out the Control of Electricity Usage (P2TL) and as a form of service to its customers. In carrying out the control of Electicity Usage (P2TL), PT PLN (Persero) is in accordance with the existing procedures. Any finding of violation of committed by customers and Non-customers have their respective sanction depending on the type of violation. For customer, PT PLN (Persero) has a strong legal basis in the form of Power Purchase Agreement (SPJBTL) as a legal standing to take action and impose sanction. Howerver, for Non-Customers, there is no legal relationship at all with PT PLN (Persero) it will be subject to rules in accordance with the Decree of The Board of Directors of PT PLN (Persero) Number 0088-Z.P/DIR/2016 Concerning Control of Electricity Usage which is subject to IV Subsequent Bill (TS IV). This action againts non-customers is carried out with the agreement between PT PLN (Persero) and the customer to subject to TS IV. If the Non-customers does not approved the imposition of the TS IV, the PT PLN (Persero) may submit the Non-customers to realm of law (criminal law). Therefore, the TS IV agreed between PT PLN (Persero) and Non-customers is a new form of Law (agreement between victims and perpetartors). This is a form of application of Progressif Law in Companies where the Law aims to restore balance and improved due to violations (use of electicity).Keywords: Controlling Electicity Power Usage (P2TL), Non-customer