PENJATUHAN SANKSI PIDANA DI BAWAH BATAS MINIMUM KHUSUS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

ABSTRACTThe thesis is the imposition of criminal sanctions under the minimum limit is specialized in Law Number 35 Year 2009 on Narcotics (Studies in Kuala Kapuas District Court's Decision No. 103 / Pid.Sus / 2015 / PN KIK). The method used in this research is a normative approach. From the results of this thesis research we concluded that existence of sentences below the minimum threshold specific provisions of the law in the case of narcotic crime committed by judges, including judges PN Kuala Kapuas, can not be justified by the principle of legality (nulla poena sine lege) which in which an element of legal certainty, for the principle of nulla poena sine lege, which means "no crime without law", has firmly declared that any criminal sanctions should be determined in the legislation. Thus a judge shall not convict other than those specified in the provisions of the law. Thus a judge shall not convict other than those specified in the provisions of the law. As in the Narcotics Act itself has clearly stipulate provisions criminal threats within minimum and maximum limits, such as the Article 112 paragraph (1), which regulates criminal sanctions for any person who unlawfully or against the law to plant, maintain, own, storing, controlling, or provides Narcotics Group I in the form of plants, with a term of imprisonment of 4 (four) years and a maximum of twelve (12) years, so the presence of sentences below the minimum threshold of criminal penalty provisions contained in the Act Narcotics Act by judges themselves can not be justified by the principle of nulla poena sine lege this. As for the opinion of the judges PN Kuala Kapuas, criminal acts dropped below the minimum threshold of the provisions of the Law on Narcotics conducted by a judge does not violate the principle of legality, because the criminal punishment intended for the realization of justice for the accused and society. And according to the judge, when there is a conflict between justice and legal certainty it is only logical certainty justice takes precedence over hukum.Pertimbangan taken by judges in imposing criminal Kuala Kapuas below the minimum threshold of Narcotics Undang¬Undang provisions include the following: (a) consideration juridical, include: the indictment and the warrant from the public prosecutor the evidence revealed at the hearing that consisted of witness testimony, letters and testimony from the accused the evidence, the articles of the Narcotics Act the statutory provisions (b) consideration non juridical, include: a description of the condition of the accused himself and also the role or status of the accused in the crime. Things are burdensome and relieve the defendant, a sense of justice and humanity for the future interests of the accused. Associated with a sense of justice to be considered by the judge in imposing a punishment below the minimum threshold of the provisions of the Law on Narcotics, there is the argument of the judges PN Kuala Kapuas saying that for the criminal offender whose only role as a user that are still try and just have evidence very mild narcotic should not be punished hard. From this argument can be said that there is a pity that arise in the judge against the criminal offender, where such arguments is called the Argumentum ad Misericordian. The judge then concluded that if there is a conflict between justice and legal certainty the main priority is justice.Keywords: The imposition of criminal sanction, below the minimum limit special. ABSTRAKTesis ini penjatuhan sanksi pidana di bawah batas minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Pada Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor : 103/Pid.Sus/2015/PN KIk). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif . Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa Adanya penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus dari ketentuan undang-undang dalam perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh hakim, termasuk hakim PN Kuala Kapuas, tidak dapat dibenarkan berdasarkan asas legalitas (nulla poena sine lege) yang di dalamnya mengandung unsur kepastian hukum, sebab dalam asas nulla poena sine lege, yang berarti "tiada pidana tanpa undang-undang", telah dengan tegas menyatakan bahwa setiap sanksi pidana haruslah ditentukan dalam undang-undang. Dengan demikian seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana selain dari yang telah ditentukan dalam ketentuan undang-undang. Adapun di dalam Undang-Undang Narkotika itu sendiri telah dengan jelas mengatur ketentuan ancaman pidana dalam batas minimum dan maksimum, seperti misalnya pada Pasal 112 ayat (1) yang mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, sehingga adanya penjatuhan pidana di bawah batas minimum dari ketentuan ancaman pidana yang ada dalam Undang-Undang Narkotika oleh hakim dengan sendirinya tidaklah dapat dibenarkan menurut asas nulla poena sine lege ini. Adapun menurut pendapat hakim PN Kuala Kapuas, tindakan menjatuhkan pidana di bawah batas minimum dari ketentuan Undang-Undang Narkotika yang dilakukan oleh seorang hakim tidaklah melanggar asas legalitas, sebab penjatuhan pidana tersebut bertujuan demi terwujudnya keadilan, baik bagi terdakwa maupun masyarakat. Dan menurut hakim, apabila terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum maka sudah sewajarnya keadilan lebih diutamakan dibanding kepastian hukum.Pertimbangan yang diambil oleh hakim Kuala Kapuas dalam menjatuhkan pidana di bawah batas minimum dari ketentuan Undang Undang Narkotika diantaranya adalah : (a) pertimbangan yang bersifat yuridis, meliputi : surat dakwaan dan surat tuntutan dari jaksa penuntut umum alat bukti yang terungkap di persidangan yang terdiri dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa barang bukti, pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkotika ketentuan perundang-undangan (b) pertimbangan yang bersifat non yuridis, meliputi : penjelasan mengenai kondisi diri terdakwa dan juga peran atau kedudukan terdakwa di dalam terjadinya tindak pidana. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, rasa keadilan dan kemanusiaan bagi kepentingan masa depan terdakwa. Terkait dengan rasa keadilan yang menjadi pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah batas minimum dari ketentuan Undang-Undang Narkotika, terdapat argumentasi dari hakim PN Kuala Kapuas yang mengatakan bahwa untuk pelaku pidana yang perannya hanya sebagai pengguna yang sifatnya masih coba-coba dan hanya memiliki barang bukti narkotika yang sangat ringan tidak selayaknya dijatuhi pidana yang berat. Dari argumentasi ini dapat dikatakan bahwa ada rasa kasihan yang timbul dalam diri hakim terhadap pelaku pidana, dimana argumentasi semacam ini dinamakan dengan Argumentum ad Misericordian. Sehingga hakim kemudian menyimpulkan bahwa apabila terjadi pertentangan antara keadilan dengan kepastian hukum maka yang diutamakan adalah keadilan.Kata Kunci: Penjatuhan, sanksi pidana, di bawah batas minimum khusus